Berita Prabumulih

Pedagang dan Penjahit Lokal di Prabumulih Menjerit, Dampak Pembagian Seragam Sekolah Gratis

Program seragam sekolah gratis yang digulirkan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih tahun ajaran 2025/2026 ternyata memicu dilema.

Editor: Slamet Teguh
Tribunsumsel.com
ILUSTRASI SERAGAM - Pedagang dan Penjahit Lokal di Prabumulih Menjerit, Dampak Pembagian Seragam Sekolah Gratis, Kamis (17/7/2025). 

Ia menambahkan, para kontraktor profesional yang memenangkan tender akan diminta memberdayakan penjahit lokal sesuai kriteria dan standar yang ditentukan, demi menjaga kualitas dan kepatuhan hukum.

Bupati Edison juga meminta para penjahit lokal untuk tidak mematok harga terlalu tinggi karena adanya subsidi dari pemerintah. Program seragam gratis Muara Enim ini akan dianggarkan pada ABT APBD 2025 dan saat ini masih dalam tahap pembahasan.

Baca juga: Pemkot Prabumulih Bagikan Seragam Gratis, Penjahit dan Pedagang Ngeluh Rugi, Tak Ada yang Beli

Baca juga: Pengusaha Pakaian di Prabumulih Gigit Jari, Tak Kebagian Proyek Seragam Sekolah, Tak Ada E-katalog

OKI Susun Juknis Transparan untuk 17.000 Seragam Gratis

Sementara itu, di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Dinas Pendidikan sedang bergerak cepat menindaklanjuti program seragam gratis bagi 17.000 siswa baru SD dan SMP. Pada Rabu (16/7/2025) sore, Disdik OKI menggelar rapat penyusunan petunjuk teknis (juknis) pemberian bantuan seragam sekolah.

Kepala Disdik OKI, Muhammad Refly, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menyusun kebijakan bantuan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

"Sinergitas dari lintas sektor suatu keharusan, terutama untuk kebijakan bantuan pendidikan. Maka diharapkan akan ditemukan formulasi yang tepat agar bantuan benar-benar menyasar penerima yang membutuhkan," ujarnya.

Juknis ini akan menjadi pedoman pelaksanaan program dan merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidikan serta upaya meringankan beban orang tua siswa. Sekretaris Disdik OKI, Ahmad Maliki, menambahkan bahwa program ini mencerminkan kepedulian Bupati OKI terhadap wajib belajar 12 tahun dan kondisi ekonomi rakyat.

Rapat ini secara rinci membahas mekanisme penyaluran, kriteria penerima, aspek hukum, dan tata kelola keuangan program. Draf juknis akan segera ditetapkan secara resmi.

Dengan beragam pendekatan dari tiga daerah ini, kebijakan seragam sekolah gratis diharapkan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi semua pihak, tanpa harus mengorbankan geliat ekonomi lokal.

UMKM Lokal Siap Diberdayakan

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tengah mempercepat realisasi program pakaian seragam sekolah gratis. Inisiatif ini merupakan janji politik pasangan bupati terpilih, Teddy-Marjito, dan menjadi proyek strategis untuk meringankan beban orang tua siswa di OKU.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan OKU, Subri SPd MSi MPd, menjelaskan pada Rabu (16/7/2025) bahwa program ini sedang direviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat. "Kini masih direviu oleh APIP/Inspektorat," terang Subri.

Didampingi oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP, Agus Stiawan SE MM, Subri menambahkan bahwa agar program berjalan sesuai harapan dan tepat sasaran, sistem e-katalog dipilih karena dinilai lebih aman, nyaman, transparan, dan terbuka untuk dilihat di seluruh Indonesia. Semua tahapan, mulai dari survei harga barang, syarat, hingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS), akan ditaati.

UMKM Lokal Siap Menjahit, Kejaksaan Beri Pendampingan

Dalam kesempatan itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan survei terhadap 20 pelaku UMKM lokal yang bergerak di bidang penjahit pakaian. Masing-masing UMKM ini memiliki 5 hingga 10 orang penjahit, yang dinilai mampu mengerjakan atau menjahit pakaian seragam sekolah secara gratis.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved