PT BPR Tutup Akses Gudang Saat Disidak Disdagperin OKU Timur, Pabrik Beras Raja Diduga Bermasalah

Bupati OKU Timur, Ir. H. Lanosin, ST, MM, menyatakan bahwa pemerintah daerah siap bertindak. Ia telah menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk segera memverifikasi informasi dan melakukan pendekatan persuasif kepada perusahaan-perusahaan beras di wilayahnya.

"Kami menunggu arahan resmi dari Kementerian Pertanian, namun dalam waktu dekat kami akan menghimbau Disperindag untuk mengecek langsung ke pabrik-pabrik. Kami ingin melihat sejauh mana potensi dugaan ini dan melakukan pendekatan awal secara persuasif," ungkap Bupati Lanosin pada Selasa (15/7/2025).

Polisi Siap Tindak Tegas, Operasi Pasar Menanti

Sikap proaktif juga ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Kapolres OKU Timur, AKBP Adik Listiyono, SIK, MH, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan dan menunggu arahan dari Mabes Polri. Ia juga menyatakan kesiapan untuk mengambil tindakan tegas jika ditemukan indikasi pelanggaran.

"Kami sedang memantau pergerakan distribusi beras di wilayah OKU Timur. Jika ditemukan beras yang terindikasi oplosan, kami akan langsung lakukan penyelidikan. Kami juga bersiap untuk menggelar operasi pasar bersama Disperindag," tegasnya.

Untuk sementara ini, pihak kepolisian masih terus mendalami dan memantau kemungkinan adanya kejadian serupa di lokasi lain. "Ini sedang kita dalami," ujarnya.

Dugaan praktik pengoplosan ini tentu saja memantik kekhawatiran publik, tidak hanya karena potensi kerugian ekonomi, tetapi juga dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah bersama kepolisian berkomitmen menjaga integritas rantai distribusi pangan agar masyarakat tidak menjadi korban.

Abai CSR dan Tak Kooperatif!

Di sisi lain, Komisi III DPRD OKU Timur melayangkan kritik keras terhadap PT Belitang Panen Raya (BPR). Perusahaan beras tersebut dituding abai terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan tidak memberikan kontribusi yang berarti, baik kepada masyarakat sekitar maupun kepada Pemerintah Kabupaten OKU Timur.

Ketua Komisi III, Masrin Diana, didampingi Sekretaris Komisi Junaidi Majid, menegaskan bahwa keberadaan PT BPR selama ini nyaris tak berdampak positif bagi lingkungan sosial di sekitarnya.

"Dari hasil kunjungan kami dan dialog langsung dengan para kepala desa serta masyarakat di sekitar lokasi PT BPR, tidak ada kontribusi nyata yang diberikan perusahaan. Bahkan, ketika kami turun langsung ke lokasi pada 27 Mei 2025, pihak perusahaan menunjukkan sikap tidak kooperatif," ujar Masrin, Selasa (15/7/2025).

Masrin mengungkapkan, pihaknya sempat mengonfirmasi langsung kepada jajaran manajemen PT BPR, termasuk Direktur JSR, terkait implementasi program CSR. Namun, jawaban yang diterima justru memperkuat dugaan bahwa tidak ada program yang dijalankan secara terstruktur dan konsisten.

"Direkturnya sendiri tidak bisa menjelaskan apa program CSR yang pernah atau sedang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial hanya menjadi formalitas, bukan komitmen," tambahnya.

Kepala desa setempat juga mengaku tidak pernah menerima bantuan atau program pemberdayaan dari perusahaan, kecuali dukungan terbatas saat perayaan HUT RI atau turnamen olahraga desa, itupun dengan proses pengajuan yang berbelit dan tidak transparan.

Junaidi Majid menambahkan, sikap tertutup PT BPR juga tampak saat perusahaan tersebut tidak menghadiri pertemuan resmi yang digelar Pemkab OKU Timur dengan seluruh pelaku usaha untuk membahas program CSR dan sinergi pembangunan daerah.