Nasib 1.430 TKS di PALI Tak Lolos PPPK? BKPSDM Bakal Koordinasi ke BKN

TRIBUNSUMSEL.COM, PALI - Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terus bergerak menindaklanjuti gelombang aspirasi terkait pengangkatan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kini, langkah konkret pun disiapkan. 

Plt Kepala BKPSDM PALI, H. Imansyah, SE, MM, menegaskan bahwa pihaknya akan segera menjalin koordinasi intensif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan BKN untuk membahas pengangkatan TKS di PALI yang belum terakomodir dalam seleksi PPPK,” ungkap Imansyah kepada awak media, Selasa (15/7/2025).

Koordinasi ini menjadi krusial mengingat suara dari DPRD PALI dan para tenaga honorer kian menguat, mendesak adanya kepastian nasib ribuan TKS yang selama ini telah mengabdikan diri di lingkungan Pemkab PALI.

Tak hanya fokus pada TKS yang belum terakomodir, Imansyah juga menyampaikan perkembangan terbaru terkait proses administrasi pengangkatan 1.184 peserta lolos seleksi PPPK tahap pertama tahun anggaran 2024 yang belum dilantik.

“Kami terus memantau perkembangan dari BKN. Untuk tahap pertama, sebanyak 1.184 PPPK sedang dalam proses penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP), dan InsyaAllah akan dilantik pada bulan Oktober nanti,” bebernya.

Baca juga: DPRD PALI Bicara Nasib 1.430 TKS yang Tak Lulus PPPK, Sebut Bakal Bawa Masalahnya ke Pusat

Baca juga: Asgianto Lantik 417 CPNS, PPPK di Pemkab PALI Baru Akan Dilantik Pada Oktober 2025

Jumlah tersebut merupakan mereka yang telah dinyatakan lulus seleksi PPPK pada tahap pertama dan kini tinggal menunggu legalitas administrasi sebelum resmi dilantik sebagai aparatur pemerintah.

Ditengah proses itu, nasib 1.430 TKS yang gagal lolos pada seleksi PPPK Tahap 1 dan Tahap 2 Tahun Anggaran 2024 masih menjadi perhatian utama. 

Imansyah menegaskan, pihaknya akan terus memperjuangkan agar para TKS yang telah lama mengabdi tidak dipinggirkan begitu saja.

“Kami berharap proses pengangkatan berikutnya bisa segera terealisasi. Kami akan terus mendorong pemerintah pusat agar TKS di PALI yang belum terakomodir mendapat kesempatan melalui seleksi berikutnya,” tegas Imansyah.

Menurutnya, pengabdian para TKS tidak bisa diukur hanya dari hasil seleksi semata, melainkan juga dari loyalitas dan dedikasi bertahun-tahun tanpa kejelasan status.

Sebelumnya diberitakan, DPRD Kabupaten PALI secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan para TKS. 

Ketua DPRD PALI H Ubaidillah bahkan menyebut akan membawa isu ini hingga ke tingkat pemerintah pusat, termasuk menyuarakan dugaan ketidaktransparanan dalam proses seleksi PPPK yang lalu.

Langkah DPRD itu dianggap sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap para tenaga honorer, sekaligus memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mencari solusi.

Kini, harapan besar bergantung pada tindak lanjut koordinasi antara BKPSDM dan BKN, yang menjadi pintu masuk penting dalam membuka jalan kejelasan status kepegawaian bagi ribuan TKS di Bumi Serepat Serasan. 

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com