Berita Palembang
460 Guru Ngadu ke DPRD Palembang, Tunjangan Sertifikasi 2024 Belum Cair, Rata-rata Dapat Rp 18 Juta
Ketua Komisi IV, Syaiful Fadli membenarkan hari ini pihaknya kedatangan Asosiasi Guru Prajab PPPK kota Palembang.
Penulis: andyka wijaya | Editor: Slamet Teguh
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Komisi IV DPRD Palembang menerima audiensi dari Asosiasi Guru Prajab, baik dari guru SD maupun guru SMP di kota Palembang, yang digelar ruang rapat komisi IV, Senin (19/5/2025), pagi.
Audiensi yang digelar mulai pukul 10.00 WIB dan berakhir pukul 12.30 WIB ini berhubungan dengan tunjangan sertifikasi tahun 2024 yang belum cair.
Ketua Komisi IV, Syaiful Fadli membenarkan hari ini pihaknya kedatangan Asosiasi Guru Prajab PPPK kota Palembang.
"Disini mereka datang untuk menyampaikan aspirasi, terkait dengan belum cairnya tunjangan sertifikasi tahun 2024," katanya.
Lanjutnya, tunjangan ini belum cair selama 6 bulan.
Jika dihitung, satu guru rata-rata mendapatkan sekitar Rp 18 juta.
"Nah saat dihitung tadi. Ada sekitar 460 guru yang prajab ini, jadi kita hitung total uangnya kurang lebih Rp 9 Miliar," bebernya.
Baca juga: 4 Tahun Bolos Tapi Gaji Ngalir, Guru ASN di Prabumulih Dipecat, Kini Berpotensi Kembalikan Gaji
Baca juga: Diikuti 300 Ribu Guru, Ini Manfaat Ikut PPG Guru Tertentu 2025, Guru Swasta Berpotensi Jadi ASN
Setelah menggelar audiensi ini, Syaiful Fadli mengaku memiliki titik terang terkait masalah ini.
Dimana Dinas Pendidikan kota Palembang menyampaikan bahwa tertanggal 8 Mei 2025 yang lalu sudah turun surat SK terhadap pencarian.
"Namun tidak untuk semua yang turun di tahun 2025 ini. Baru cari Rp 5,8 Miliar dari Rp 9 Miliar tadi,bertahap, " bebernya.
Menurut Syaiful, dana yang dicarikan tersebut berasal dari Silpa tahun kemarin.
Uang dari mana, lebih jauh Syaiful mengatakan, uangnya dari Silpa tahun kemarin.
"Yang Silpa tahun kemarin dipulangkan kembali sehingga 298 guru bakal cair dari 460 guru. Sisanya 164 guru lagi akan berproses. Kami komisi IV akan mengawal teman-teman," tegasnya.
"Kenapa terjadi kendala seperti ini, karena sistem yang dibuat oleh pusat. Pada 2025 ini tidak ada kendala karena tidak lewat lagi Dinas Pendidikan melainkan langsung di TF ke rekening para gurunya, " ungkapnya.
Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News
Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com
Perbedaan Diabetes Tipe 1 dan Tipe 2 pada Anak, DSA Sebut Pentingnya Pola Hidup Sehat Sejak Dini |
![]() |
---|
Pemprov Sumsel Pastikan Rombak Manajemen Sejumlah BUMD, DPRD Dorong Profesionalitas |
![]() |
---|
Viral Tukang Susu Keliling Diduga Berbuat Asusila ke Siswa SDN 113 di Sako Palembang, Sekolah Tegas |
![]() |
---|
Herman Deru Pastikan Pembangunan Palembang New Port Seluas 59 Hektare di Tanjung Carat Siap Dibangun |
![]() |
---|
Diabetes dan TBC Masih Signifikan di Indonesia, Generali Ajak Masyarakat Rutin Cek Kesehatan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.