Berita Nasional

Ini Kata Kementerian HAM Terkait Pendidikan Militer Bagi Anak oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

Kementerian Hak Asasi Manusia melalui Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat nyatakan program pendidikan militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Muly

|
Editor: Moch Krisna
(KOMPAS.com/DINDA AULIA RAMADHANTY)
KEBIJAKAN VASEKTOMI - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Balai Kota Depok, Selasa (29/4/2025). Vasektomi yang direncanakan Dedi untuk jadi syarat penerima bansos menjadi sorotan. 

"Mudah-mudahan Juni kita sudah mulai berjalan. Jadi, pemuda dewasa nakal, preman, yang mau jadi preman, tukang mabok, tukang bikin onar, mengganggu pasar perempatan, mengganggu investasi," tegasnya.

Sebagai informasi, pelajar yang dikirim ke barak militer diklasifikasikan sebagai siswa yang kerap terlibat tawuran, bermain gim berlebihan, merokok, hingga balapan liar.

Namun, program pendidikan militer yang diselenggarakan Dedi Mulyadi ini sempat menuai pro dan kontra.

Menanggapi kritik terkait program pendidikan militer, Dedi Mulyadi memberikan penjelasan.

Dedi menyebut, permasalahan remaja jika dibiarkan justru akan menimbulkan pelanggaran HAM berikutnya.

"Satu, HAM orang tuanya terlanggar oleh pelaku anaknya. Yang kedua, HAM orang lain terlanggar mereka yang terluka, HAM orang lain untuk mendapat ketenangan, keluar malem orang lewat merasa terancam, itu juga HAM yang harus dilindungi," tegas Dedi Mulyadi

(*)

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved