Ini Kata Kementerian HAM Terkait Pendidikan Militer Bagi Anak oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

TRIBUNSUMSEL.COM -- Kementerian Hak Asasi Manusia melalui Kanwil Kementerian HAM Jawa Barat nyatakan program pendidikan militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak melanggar HAM.

Kepala Kanwil Kementerian HAM Jabar, Hasbullah Fudail, menyampaikan pihaknya terus melakukan langkah-langkah sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jabar terkait program pendidikan militer agar pelaksanaannya selaras dengan nilai-nilai HAM.

"Program Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang memasukkan anak ke barak militer sebagai upaya mencari solusi pada permasalahan anak-anak remaja, masalah kenakalan ini sudah menahun bagi saya, karena dari program yang ada dari pusat pun tak ada langkah nyata," ujarnya, Minggu (11/5/2025) melansir dari Tribunnews.com.

Berdasarkan hasil pantauan tim Kanwil Kementerian HAM Jabar, pelaksanaan program pendidikan militer itu tak ditemukan pelanggaran HAM.

"Pelaksanaan Program Pendidikan Karakter dan Disiplin bagi pelajar di Jabar itu selaras dengan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi (P5HAM) dan tidak ada corporal punishment," papar Hasbullah Fudail.

ASN Malas hingga Preman Akan Dikirim ke Barak Militer

Siswa yang dikategorikan nakal dikirim ke barak militer dan akan menjalani pendidikan karakter dan kedisiplinan selama 14 hari.

Selain siswa nakal, Dedi Mulyadi juga berencana memasukkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang malas, ke barak militer.

Dedi Mulyadi menyampaikan, program barak militer juga akan menyasar kelompok orang dewasa yang memiliki perilaku menyimpang, seperti pemabuk dan suami yang tidak menafkahi keluarga.

Menurutnya, pendekatan ini diperlukan karena persoalan kriminal dan penyimpangan sosial tidak bisa diselesaikan hanya dengan hukuman penjara.

“Saat ini untuk para pelajar, yang berikutnya targetnya adalah orang-orang dewasa. ASN-ASN malas juga menjadi target kita,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Gubernur Gedung Bale Jaya Dewata, Kota Cirebon, Rabu (7/5/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

Pada Sabtu (10/5/2025), Dedi Mulyadi mengatakan, keluarga yang ditinggalkan nantinya akan tetap diberikan nafkah dari warga bermasalah yang dipekerjakan dan gajinya diserahkan langsung kepada keluarga masing-masing.

"Nanti kita kirim ke barak militer. Tetapi ada keluarga yang ditinggalkan."

"Nah, untuk keluar mereka yang ikut pendidikan, kita suruh bekerja. Jadi kuli bangunan, tukang pikul, tukang macul, kemudian kami berikan upahnya, kirim ke keluarga," jelas Dedi, masih dari TribunJabar.id.

Rencananya, program ini akan mulai digulirkan pada Juni 2025 mendatang, menunggu program pendidikan berkarakter untuk siswa nakal selesai.