Rencana Pemkot Palembang Kirim Anak Nakal ke Barak Militer, Anggota DPRD Sumsel: Perlu Dikaji Lagi

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Rencana Pemkot Palembang yang akan mengirim anak terlibat tawuran ke barak militer direspon oleh anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) dari fraksi Demokrat Handry Pratama Putra. 

Sosok yang kerap disapa Tama ini menilai, kebijakan memasukkan anak nakal ke barak militer adalah tindakan yang cukup kontroversial sehingga harus dipertimbangkan. 

Kata dia, wacana yang mengadopsi gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengirim sejumlah pelajar ke barak militer untuk menjalani pendidikan karakter selama 14 hari itu masih perlu dikaji lagi, lantaran tidak ada dasar hukumnya, tidak ada kajiannya, dan tidak ada panduan kurikulumnya.

Meski di satu sisi, pendekatan ini diungkapkan Tama mungkin dimaksudkan untuk menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan sikap hormat kepada aturan di kalangan pelajar.

Dan Lingkungan militer memang dikenal keras dalam membentuk karakter.

"Namun di sisi lain, pendekatan seperti ini harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati dan perlu dikaji lagi," kata Tama, Rabu (7/5/2025).

Tama yang pernah menjabat Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Palembang tersebut menganggap, anak-anak usia sekolah adalah individu yang masih dalam tahap perkembangan psikologis dan emosional. 

Baca juga: Ratu Dewa Siapkan Dana Pembinaan Untuk Kirim Anak Nakal & Suka Tawuran di Palembang ke Barak Militer

Baca juga: Pemkot Palembang Bakal Kirim Anak Nakal dan Suka Tawuran ke Yonif 200 Raider, Jalani Wajib Militer

"Model pembinaan berbasis hukuman fisik atau tekanan mental yang berlebihan bisa berdampak negatif, memperparah trauma atau bahkan mendorong perilaku agresif di kemudian hari," jelasnya. 

Maka dari itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Ogan Ilir (OI) ini menambahkan, pendidikan karakter seharusnya tetap mengedepankan pendekatan humanis, memperbaiki perilaku dengan membangun kesadaran, bukan semata-mata dengan penekanan atau intimidasi.

"Idealnya, pembinaan pelajar yang bermasalah lebih difokuskan pada penguatan pendidikan moral, konseling, pembinaan kepemimpinan, serta pelibatan keluarga dan komunitas, " tandasnya. 

Dilanjutkan Tama, kalaupun melibatkan institusi militer, sebaiknya diformat dalam program-program pelatihan disiplin yang edukatif dan inspiratif, bukan hukuman fisik atau perlakuan keras.

"Jadi, kuncinya jangan sampai solusi jangka pendek, mengorbankan masa depan anak-anak kita," tukasnya. 

Sebelumnya, Walikota Palembang Ratu Dewa mengaku akan mengkaji bersama pihak terkait seperti TNI, Kepolisian hingga Komnas HAM, dalam upaya membina pelajar di Palembang yang selama ini terlibat tawuran di barak militer. 

Menurut Ratu Dewa, tindakan kriminal harus diatasi bersama, terlebih lagi pelakunya para pelajar.

Di mana para pelajar merupakan penerus bangsa yang harus dibina jika salah jalan.