Berita Pali

BUMDes di PALI Masih Jauh dari Harapan, 65 Mati Suri, Baru 12 yang Terverifikasi Kemenkumham

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten PALI Sumatera Selatan, masih jauh dari harapan.

SRIPOKU/Apriansyah Iskandar
Edy Irwan Kepala Dinas PMD Kabupaten PALI. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALI -- Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten PALI Sumatera Selatan, masih jauh dari harapan.

Alih-alih menjadi lokomotif penggerak ekonomi kerakyatan, banyak BUMDes di Kabupaten PALI yang “mati suri”, atau tidak beroperasi dan tidak memberikan kontribusi pada pendapatan desa. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) PALI, Edy Irwan mencatat fakta memprihatinkan tersebut.

Edy mengungkapkan dari 65 desa di Kabupaten PALI yang memiliki BUMDes, rata-rata dalam kondisi Mati Suri

Ironisnya, sebagian besar BUMDes ini hanya “terkesan” berdiri, tanpa memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

"Dari 65 desa, rata-rata BUMDes dalam kondisi mati suri. Ada yang masih berjalan, tapi jumlahnya sedikit. Sebagian besar bahkan vakum," kata Edy Irwan, Minggu (26/1/2025).

Padahal, peran BUMDes sangat potensial untuk mendukung pemerintahan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, lemahnya pengelolaan BUMDes menjadi faktor utama “kematian” ini.

Menurutnya, banyak desa yang hanya mendirikan BUMDes tanpa diikuti dengan manajemen dan strategi yang matang.

Oleh karena itu tak jarang, BUMDes dikelola oleh orang-orang yang tidak kompeten, sehingga bidang usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan potensi desa.

Edy berharap, dengan adanya pergantian kepala desa di sejumlah wilayah, langkah revitalisasi BUMDes bisa segera dilakukan.

"BUMDes memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Revitalisasi BUMDes dengan fokus pada sektor produktif harus segera dilakukan,"ujarnya.

Dia juga mengintruksikan setiap Desa untuk melakukan pembentukan kepengurusan baru yang lebih berkompeten.

Sehingga diharapkan mampu menghidupkan kembali badan usaha tersebut dan meningkatkan perannya dalam mendukung program pemerintah desa.

"Kami berharap desa segera membentuk kepengurusan baru untuk BUMDes, sehingga fungsinya bisa lebih efektif dan mendukung pemerintahan desa,"ucapnya.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved