BKPSDM Lubuklinggau Lakukan Pendataan Ulang Honorer, Setelah Honorer R3 Gelar Demo di Kantor DPRD

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Eko Hepronis 

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU -Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Lubuklinggau langsung melakukan pendataan pasca Forum Honorer R3 (FHR3) menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Kota Lubuklinggau Sumsel.

Demo Forum Honorer R3 pada Senin (20/1/2025) kemarin, terkait Rencana Penataan ulang Non ASN di Kota Lubuklinggau Sumsel sekaligus meminta penyetaraan dengan P3K penuh waktu.

Kabid Pengangkatan, Pemberhentian, dan Informasi BPKPSDM Lubuklinggau, M Adi Dwi Cahyo mengungkapkan telah mengeluarkan surat edaran untuk penataan honorer di masing -masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Tujuannya tak lain untuk mengetahui jumlah tenaga honorer di OPD supaya tidak ada missing data," ungkap Adi sapaannya pada wartawan, Selasa (21/1/2025) 

Adi menyebutkan bila jumlah tenaga honorer termasuk pegawai BLUD di Kota Lubuklinggau yang terdata saat ini jumlahnya 2.600 tenaga honorer.

"Tindak lanjut pendataan ini kita akan minta surat SPJM dari kepala OPD, bahwa memang data yang dilaporkan itu benar bukan hanya ada (pegawai) tapi benar masuk kerja," ujarnya

Baca juga: DPRD Lubuklinggau Bakal Sampaikan Tuntutan ke BKSDM Usai Honorer R3 Gelar Demo di Kantor DPRD

Baca juga: Demo Ratusan Honorer R3 Kota Lubuklinggau, Minta Kesetaraan Setara PPPK Paruh Waktu

Sementara dari jumlah itu, jumlah R3 di Kota Lubuklinggau saat ini ada 800 orang  berdasarkan hasil seleksi tahap 1 kemaren.

"Sebelum aksi kemarin timbul BKPSDM sudah komunikasi dengan para R3 mengapa harus aksi mengapa tidak melakukan audiensi langsung. Untuk tenaga kesehatan alhamdulillah ketika dijelaskan mengerti, karena memang aturan-aturan baru dikeluarkan, guru juga menarik diri dari aksi dan mereka juga ingin audiensi," ungkapnya.

Adi menerangkan, yang melakukan aksi kemarin ialah para tenaga teknis.

Itupun tak semuanya ikut, hanya ada sekitar 100 orang.

"Sebenarnya masalah kemarin tinggal kita sering baca aturan saja, KemenPan sudah mengeluarkan aturan terkait P3K paruh waktu. Karena pemerintah pusat itu ingin menyelesaikan non ASN yang terdata BKN, komitmennya seperti itu," bebernya.

Namun, dikarenakan tidak seluruhnya pemerintah daerah menyanggupi formasi yang 1,7 juta yang ditawarkan KemenPan karena keterbatasan anggaran, seperti Lubuklinggau hanya sanggup 264 orang.

"Termasuk daerah lain juga yang honorernya yang terdata base, yang mereka buka hanya skema P3K paruh waktu saja. Supaya mereka tetap bekerja dengan skema paruh waktu," ujarnya.

Kemudian kedepan ketika dibuka formasi P3K penuh waktu, para P3K paruh waktu yang terdata saat ini  akan di prioritaskan untuk masuk P K penuh waktu.

"Kemudian Mendagri juga sudah membuat edaran sifatnya segera untuk daerah menindaklanjuti anggaran gaji P3K paruh waktu. Terkait kodefikasi mata anggaran sudah disiapkan pemerintah jadi jangan khawatir," ungkapnya. 

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com