DPRD Lubuklinggau Bakal Sampaikan Tuntutan ke BKSDM Usai Honorer R3 Gelar Demo di Kantor DPRD

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Eko Hepronis 

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU - Honorer yang tergabung dalam Forum Honorer R3 (FHR3) atau PPPK Paruh Waktu di Kota Lubuklinggau menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Kota Lubuklinggau Sumsel untuk menuntut kesetaraan pada Senin (20/1/2025).

Demo Forum Honorer R3 ini terkait Rencana Penataan Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Lubuklinggau Sumsel.

Mereka meminta agar Pemkot Lubuklinggau memperhatikan nasib mereka, karena ada yang sudah mengabdi belasan tahun hingga puluhan tahun.

Menanggapi aspirasi massa tersebut, Ketua Komisi I DPRD Lubuklinggau, Abdul Nasir menyatakan  tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi tuntutan tersebut. 

Namun, ia berjanji akan menyampaikan aspirasi para honorer kepada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kota Lubuklinggau.

“Kami memahami keluhan dan tuntutan rekan-rekan. Kami akan segera berkoordinasi dengan BKSDM untuk membahas solusi yang bisa diberikan,” ujar Abdul Nasir saat menyambut masa honorer.

Dalam dialog tersebut, para honorer berharap pemerintah daerah dan pusat segera memberikan kejelasan atas tuntutan mereka, terutama terkait pengangkatan full-time yang dianggap lebih layak untuk mengakomodir masa kerja dan kontribusi mereka selama ini.

"Aksi ini mencerminkan keresahan tenaga honorer yang membutuhkan perhatian serius pemerintah, terutama dalam mengimplementasikan kebijakan ASN yang lebih berpihak kepada tenaga kerja non-ASN," ujarnya.

Baca juga: Demo Ratusan Honorer R3 Kota Lubuklinggau, Minta Kesetaraan Setara PPPK Paruh Waktu

Baca juga: Pemprov Sumsel Pastikan Tak Lagi Rekrut Honorer Mulai 2025, Imbau Segera Daftar Seleksi PPPK Tahap 2

Sebelumnya, para honorer meminta agar Pemkot Lubuklinggau memperhatikan nasib mereka, karena ada yang sudah mengabdi belasan tahun hingga puluhan tahun.

"Kami tenaga teknis kami datang berstatus sebagai PHL dan honorer kami ingin menyampaikan keresahan kami selama ini," ujar Ketua Forum Honorer R3 Kota Lubuklinggau, Dono Pratondo pada wartawan.

Dono mengungkapkan berdasarkan peraturan wali kota dengan perjanjian kerja 1 Oktober 2024 merujuk pada situs Kemenpan RB Pemerintah kota Lubuklinggau yang seluruhnya terdata BKN dengan formasi yang dibuka hanya  264  formasi.

"Sementara honorer Pemkot Lubuklinggau 2000 lebih. Rata-rata tenaga teknis mereka sudah ada 5- 20 tahun," bebernya.

Dono menyampaikan kedatangan mereka ingin menanyakan bagaimana nasib kesejahteraan formasi diluar 264 orang yang tidak lulus PPPK tahun ini.

"Kami sudah berjuang mengikuti test kompetensi yang berada di luar kota Lubuklinggau dengan status gaji kami hanya Rp.500 ribu," ujarnya.