Kesabaran Berdemokrasi

Oleh: Dr. Zulfikri Suleman, M.A.
(Pengamat Politik dari Universitas Sriwijaya)

TRIBUNSUMSEL.COM - Kita kadang-kadang mendengar keluh-kesah bahwa setelah lebih dari seperempat abad mewarnai politik bangsa, sejak Reformasi tahun 1998, demokrasi belum mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. 

Rakyat Indonesia sampai sekarang masih miskin dan tak berdaya. 

Sebaliknya, cukup sering didengar tuduhan bahwa sistem demokrasi hanya menciptakan kegaduhan saja dalam kehidupan bersama, sebagaimana dapat dirasakan pada setiap masa menjelang pemilu dan pilkada. 

Lebih jauh lagi, ada sebagian elemen dalam masyarakat yang menyuarakan kerinduan mereka kembali ke era Soeharto yang otoriter. 

Pokoknya, muncul kesan bahwa sistem demokrasi adalah biang dari semua keterpurukan sekarang ini.

Benarkan demikian? 

Tentu saja banyak sudut pandang yang dapat digunakan untuk membahas topik ini.

Salah satu di antaranya adalah dengan melihat demokrasi sebagai sekumpulan tata nilai tentang cara hidup yang mendasari rekayasa kehidupan sosial dalam masyarakat. 

Sebagai sekumpulan tata nilai yang bersifat mendasar, dan bukan sekedar rekayasa kelembagaan semata, sosialisasi dan internalisasi nilai merupakan proses yang berkelanjutan dan berlangsung lama serta berlangsung seiring dengan usaha yang disengaja untuk melakukan perubahan dalam masyarakat yang disebut dengan ‘pembangunan’.

Satu contoh ringkas dapat kita kemukakan sebagai berikut.

Sebelum masa pemerintahan Orde Baru, dalam masyarakat awam dianut keyakinan tentang nilai ‘banyak anak banyak rezeki’. 

Ini adalah nilai masyarakat tradisional yang dibenarkan untuk memperoleh sumber tenaga kerja dalam keluarga, untuk mengolah sawah dan ladang. 

Untuk sebagian, nilai ini juga bersumber dari tafsiran tentang ajaran dalam agama Islam bahwa Tuhan selalu akan menyediakan rezeki bagi makhlukNya. 

Sebagai akibatnya, keluarga memiliki kebebasan untuk memiliki jumlah anak banyak tanpa perlu memikirkan kualitas.