Paslon Pilgub Sumsel 2024 Berpotensi Tandem APK Dengan Para Paslon di Pilkada Kabupaten/Kota

"Namun yang daerah ada bergandengan dengan partai lain, kita perkuat dengan tim dari provinsi, " ungkap Gantada. 

Sedangkan tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3 Mawardi Yahya- RA Anita Noeringhati (MATAHATI) Amrah Muslimin menyatakan kemungkinan tandem itu bisa terjadi di beberapa daerah terutama di OI. 

"Karena sistem penetapan pengusungan parpol, ada yang tidak sama dan rata- rata tidak sama seperti di Musi Banyuasin (Muba), meski partai pengusung Matahati di Sumsel mayoritas ada di calon Bupati Lucianty, namun ada juga PKB di Pilgub ke kita namun dukung pasangan Toha Tohet, ataupun di daerah lain seperti Banyuasin, Palembang dan sebagainya. Jadi format satu paket sulit dilakukan sehingga kampanye tidak bisa berbarengan karena tidak beririsan," tutur Amrah. 

Mantan Ketua KPU Sumsel ini pun menerangkan, dengan kondisi dukungan partai tidak beririsan dengan dukungan di Kabupaten kota, maka Paslon kepala daerah ataupun tim serta relawan yang ada, berusaha memperjuangkan pasangan calonnya sendiri 

"Sehingga kita (tim) fokus di masing-masing. Temasuk Gerindra di OKU Timur tidak mendukung penuh HDCU namun di Pilbup kita mendukung Lanisin, maka Gerindra akan mati- matian menenangkan Matahati disana, " tandas Amrah. 

Dilanjutkan Amrah, peluang tandem pasangan Matahati di Pilkada Kabupaten dan kota memang tetap ada termasuk di OI, karena disana akan melawan kotak kosong.

"Jadi, kesimpulannya tidak bisa satu paket, di OI bisa saja karena lawan kotak kosong, karena dari keluarga calon sendiri. Termasuk OKU Timur kalau terjadi lawan kotak kosong maka  bisa saja tandem. Nah, daerah lain sulit karena parpol dukungan di provinsi ke kabupaten kota untuk Paslon rata- rata tidak linear, dan strategi kampanye tidak bisa berbarengan, " pungkas Amrah.

Baca juga: Herman Deru Cagub Paling Tajir di Pilgub Sumsel 2024, Riezky Aprilia Paling Sedikit

Baca juga: Harta Kekayaan Para Paslon di Pilgub Sumsel 2024, Herman Deru Capai Rp 143 M, Mawardi Yahya Rp 43 M

Sulit Diterapkan di Lapangan

Menurut pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Dr Febrian, meski di beberapa daerah bisa tandem pasangan calon Bupati- Wabup, Walikota dan Wawako dengan Pilgub Sumsel, namun hal itu akan sulit untuk diterapkan di lapangan, dikarenakan karekter di daerah berbeda. 

"Inikan (tandem) teknis meraih popularitas dan elektabilitas, kalau dalam partai yang sama (In Line) diusung di Pilgub atau Pilbup/Pilwako bisa saja. Tapi pengaruhnya efektif atau tidak harus diuji juga," kata Febrian.

Selain itu, dengan melakukan tandem dalam APK apakah bisa pengaruh juga bagi masyarakat untuk model seperti itu, yang juga harus diuji. 

"Inilah kalau bilang Pilgub, pilbup atau Pilwako ada sama anak dan bapak yang barengan maju. Pertama kan tidak ada larangan aturan termasuk dari partai manapun maupun partai sama, jadi tidak ada larangan model seperti ini, kalau dibilang dinasty ya dinasty  juga itu, tidak ada masalah, " ucapnya. 

Namun, persoalan tujuannya pemasangan baleho atau APK secara tandem  itu bisa menarik simpatik masyarakat atau tidak belum tentu sama yang terjadi di daerah satu dengan daerah lain.

"Mungkin ada ukuran lain seperti cost itu yang dilakukan dan bisa juga diatur oleh KPU, tidak boleh pilbup, pilwako dan Pilgub di tandem melainkan harus masing-masing, sehingga tidak boleh tandem itu. Tapi sepanjang sifat KPU vertikal tetap jalanlah seperti itu," jelasnya. 

Febrian sendiri menambahkan, tandem calon kepala daerah berbeda dengan tandem pada Pemilu legislatif (Pileg). Mengingat di Pilkada koalisi parpol di daerah relatif cair dan tidak ada yang linear. 

"Pastinya, kalau di Pilkada sulit untuk tandem tidak persis seperti legislatif, bisa tandem meski bukan dinasti. Karena dia di provinsi, kota dan kabupaten, tapi ini berbeda kewenangannya masing-masing, " tukasnya. 

Baca Berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan Bergabung Dalam Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com