Khawatir Soal Penertiban, Pedagang Pasar 16 Ilir Curhat ke Calon Gubernur Sumsel Eddy Santana Putra

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Pedagang di pasar 16 Ilir Palembang menyambut antusias kedatangan Calon Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Eddy Santana Putra (ESP), Rabu (18/9/2024) pagi. 

Diketahui,  Eddy Santana Putra sebelumnya pernah menjabat Wali Kota Palembang dua periode (2003-2013). 

Kedatangan Eddy Santana Putra langsung digunakan pedagang untuk mencurahkan keluh kesahnya terkait penertiban pasar. 

Di sela berbincang, salah satu pedagang Khodijah  membandingkan saat ESP menjabat Walikota Palembang, dengan pejabat sesudahnya.

Dia mengaku jika pemerintah daerah saat ini tidak memihak pedagang Pasar 16 Ilir.

Hal ini terlihat dari akses jalan ditutup yang mempersulit pembeli untuk menjangkau tempatnya berusaha.

"Akibatnya pendapatan kami turun drastis hingga 70 persen, kami berharap banyak kepada bapak Eddy agar bisa menjadi Gubernur Sumsel karena sudah terbukti saat Wali Kota," kata Khodijah.

Baca juga: Kios Pedagang Pasar 16 Ilir Dirusak dan Dijarah, Pj Wali Kota Palembang : Bukan Pemkot yang Lakukan

Baca juga: Punya Sertifikat, Pemilik Kios di Pasar 16 Ilir Palembang Menolak Dipindah, Khawatir Makin Semrawut

Dia mengenang masa kepemimpinan ESP saat itu. Menurutnya ESP sudah berhasil menata Pasar 16 Ilir termasuk Benteng Kuto Besak (BKB) menjadi lebih baik.

"Waktu pak Eddy jadi Wali Kota, semuanya dirangkul, preman berkurang, pungli tidak ada. Kami ingin pak Eddy jadi Gubernur agar Sumsel tambah Cerah," ucapnya.

Senada, Iwan pedagang lainnya mengaku jika Eddy Santana Putra berpihak kepada para pedagang.

Hal ini terbukti saat ESP menjabat Wali Kota Palembang merangkul para pedagang bukan menggusur lapak dagangan.

"Dulu pak Eddy menata Pasar 16 Ilir bukan menggusur tapi diberi tempat yang lebih baik. Kami cari pemimpin seperti pak Eddy Santana Putra," tegasnya.

Sementara itu, ESP berkesempatan mendengar keluhan pedagang  di Posko pengaduan para pedagang pasar 16 ilir.

Informasinya, para pedagang ini merasa khawatir karena akan ditertibkan oleh pemerintah daerah terlebih jika tidak memiliki sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang ada di dalam gedung Pasar 16 Ilir.

Bahkan, imbauan tersebut dikeluarkan Pemkot Palembang berupa surat edaran dengan salah satu dasarnya adalah perjanjian kerjasama operasi Pasar 16 Ilir Palembang.