RA Anita Noeringhati Santai Melihat Hasil Survei LSI di Pilgub Sumsel 2024 'Nanti Ada Pembuktiannya'

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Bakal Calon Wakil Gubernur (Balon Wagub) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) RA Anita Noeringhati, mengaku tak mempermasalahkan hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI), jika dirinya bersama Mawardi Yahya dan kandidat lainnya masih dibawah jauh elektabilitasnya, dari mantan Gubernur Sumsel Herman Deru saat ini. 

"Gak apa- apa, itu hak yang meminta survei, jadi itu silahkan saja, apakah survei itu bisa dijadikan acuan, nantinya ada pembuktiannya, " kata Anita, Senin (27/5/2024) di DPRD Sumsel. 

Menurut Anita yang menjabat Ketua DPRD Sumsel ini, hasil keunggulan di survei bisa berbalik seiring waktu dan bergeraknya tim. 

Hal ini menurutnya, pernah terjadi pada Pilkada Sumsel 2008 lalu, dimana incumbent atau petahana saat itu surveinya paling tinggi, nyatanya kalah akhirnya. 

"Karena sudah dapat dibuktikan survei tinggi, kenyataan di 2008 seperti apa, survei incumbent tinggi masih ada waktu (menyusulnya) ternyata Incumbent itu kalah. Kita akan buktikan saja, yang pasti semua mempunyai kesempatan yang sama, " ucapnya. 

Diterangkan wanita yang juga menjabat Ketua Harian DPD Partai Golkar Sumsel ini, dirinya bersama Mawardi Yahya terus bergerak untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. 

"Yang pasti, kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan apa yang jadi  program kami tidak muluk- muluk, kita ingin sesuai dengan tagline yang ada 'Sumsel Bangkit Bersama'. InsyaAllah sampai nanti deklarasi, kami akan menyampaikan program-programnya, " beberapa Anita. 

Mengenai program kedepan, pastinya hal itu akan disampaikan setelah  deklarasi dirinya bersama Mawardi Yahya. 

"Tapi saat ini, saya mengajak kepada masyarakat bagaimana tentang Sumsel, Sumsel adalah provinsi kelima yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) luar biasa, namun apa yang didapatkan kita hanya menerima DBH (Dana Bagi Hasil) yang tidak sesuai porsi dari kita, bagaimana nanti kita menggali semua SDA ini menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah) agar PAD kita tinggi, untuk belanja kita juga tinggi," tuturnya. 

Hal itu dilakukan, menurut Anita karena kebutuhan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan itu masih banyak yang harus dicover, walaupun saat ini sudah ada Universal Health Coverage (UHC) .

Tetapi pada kenyataannya di lapangan, masih banyak masyarakat yang kurang mampu pakai KTP, untuk berobat tetap sulit. 

"Artinya, sistem itu juga harus kita benahi  dan anggaran pun harus kita siapkan. Seperti dahulu pada zaman berobat gratis gubernur sebelumnya (Alex Noerdin) tidak perlu repot, cukup dengan KTP langsung ditangani dan itu kewenangan kabupaten kota itu, harus bersinergi dan duduk bersama, " capnya. 

Hal lain diungkapkan Anita, tentang sekolah atau pendidikan yang banyak mengeluhkan tentang PSG (Pendidikan Sistem Ganda) atau mungkin lebih akrab dikenal dengan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang tidak merata saat ini karena menyangkut anggaran.

"Maka kita harus mengembalikan hak- hak dari masyarakat, yang menjadi kebutuhan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan. Kita mempunyai Raperda tentanf tugas belajar, kita mempunyai beasiswa namun sampai sekarang belum berjalan. Jadi masih banyak PR (Pekerjaan Rumah) yang harus kita perjuangkan untuk kedepan lebih baik lagi, " paparnya. 

Selain itu, meski Sumsel khususnya kota Palembang mempunyai kompleks olahraga JSC (Jakabaring Sport City), nyatanya selama ini tidak bisa menggelar event dan menjadi sumber PAD bagi Sumsel.