Menakar Banjir pada Calon Walikota Palembang, Akankah Ada Solusi ?

Namun karena sampai sekarang tak terlihat upaya preventif, berarti Palembang tak punya grand design itu.

Sungguh ini jadi warisan mengerikan bagi penerus Palembang ke depannya.

Patut diingat, tingginya luapan air yang disebabkan oleh derasnya curah hujan, kondisi air pasang, serta kondisi Sungai Musi sendiri yang sudah over capacity dalam menampung air dari hulu, adalah penyebab dominan. Semua ini harus diantisipasi.

Secara alamiah Palembang adalah kota penampung air dari sekian banyak sungai di hulu yang semuanya bermuara ke Sungai Musi.

Apabila air di hulu sudah membludak, maka yang di hilir (Palembang) akan kewalahan menampungnya.

Tentu saja pemerintah daerah di bagian hulu bisa dipersalahkan dimana kerusakan alam di hulu membuat Palembang kelebu.

Bisa saja, tapi itu sudah rumahnya orang lain, dan Gubernur lah yang berkuasa mengkoordinasikannya.

Sekedar menyalahkan tak akan menyelesaikan masalah. Andai kata pihak tetangga tersebut tak menggubris, Pemkot Palembang juga tak bisa apa-apa.

Disinilah perlunya grand design, sebuah skema besar dan komprehensif yang sudah membuat sebuah antisipasi yang tepat.

Andai 20 tahun lagi sodoran air itu sudah sangat luar biasa, bahkan sampai setinggi Jembatan Ampera, apa antisipasi yang bisa dilakukan?

Memperbanyak dan memperluas daerah sebaran air sejak dari awal masuk ke Palembang sampai dengan ke hilir, bisa jadi alternatif.

Atau bisa juga “membereskan” semua daerah aliran air yang tersumbat atau sengaja disumbat sejak dari sekarang, juga dapat jadi pilihan.

Atau mungkin ada solusi lain, misalnya memindahkan Ibukota Sumatera Selatan seperti IKN.

Tetapi semua itu harus tertuang dalam sebuah kebijakan komprehensif yang menjadi blue print penataan air di Palembang.

Munculnya rencana besar ini, hanya bisa dilakukan jika pelaku kebijakan sendiri memang memiliki kemampuan pemaknaan mendalam tentang realitas lingkungan hidup di Palembang.