Menakar Banjir pada Calon Walikota Palembang, Akankah Ada Solusi ?

Ada yang beralih fungsi secara total menjadi daratan karena ditimbun.

Data menunjukkan ada sekitar 221 anak Sungai Musi yang sudah tak terlihat lagi (Wijaya, 2020).

Ada juga anak sungai tersebut beralih fungsi menjadi tempat sampah, semak-semak, dan bahkan dipersempit dengan pendirian bangunan.

Aliran yang sebelumnya lancar kini tersendat dan masa musim hujan jadi penyakit tersendiri.

Memang di beberapa tempat sudah ada program normalisasi sungai, seperti Sekanak Lambidaro dan Sekip Bendung, tetapi hujan tidak hanya turun daerah itu. Sungai di Palembang juga bukan hanya itu saja.

Ketiga, munculnya kawasan pemukiman baru yang cenderung abai atau bahkan tak memiliki aturan tata ruang yang jelas.

Sebagai contoh, perhatikan pembangunan jalan raya dan pemukiman di daerah Talang Jambe atau sebagian daerah Talang Kelapa-Tanjung Barangan, yang semuanya hampir tak memiliki fasilitas gorong-gorong atau got.

Pendirian bangunan terus berjalan, pengecoran jalan pun tetap berlanjut, tapi saluran air tak disiapkan.

Saat musim hujan, airpun menumpuk di sisi jalan dan halaman rumah.

Pemerintah pantas diberikan tudingan karena pembangunan jalan dan gorong-gorong adalah tugasnya pemerintah.

Keempat, tingginya intensitas bangunan fisik berbanding terbalik dengan pengetahuan tata kelola air.

Disebabkan Palembang memang daerah dataran rendah, di mana meresapnya air ke tanah tidak bisa berlangsung cepat, maka sejatinya harus diperhitungkan secara matang lokasi pendirian bangunan yang tidak akan berefek pada tumpukan air.

Di daerah cekungan semestinya tidak didirikan bangunan. Kalaupun mesti didirikan, harus ada rekayasa aliran air yang betul-betul detil.

IMB adalah perangkat pengontrol ini dan itu lagi-lagi wewenangnya pemerintah.

Kelima, apakah Palembang sudah memiliki grand design tata kelola air yang bisa memprediksi kondisi 50 tahun ke depan? Kalau ada, pasti antisipasi sudah terlihat.