Liputan Khusus Tribun Sumsel

LIPSUS: TKS Empat Lawang Terpaksa Berutang, 7 Bulan Gaji Belum Dibayar, Sejak Juni Hingga Awal 2024

TKS di kantor Setda Kabupaten Empat Lawang masih belum juga menerima gaji selama 7 bulan. Mereka terpaksa berutang menutupi kebutuhan rumah tangga.

|
Editor: Vanda Rosetiati
TRIBUN SUMSEL/SAHRI ROMADHON
TKS Empat Lawang saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah kabupaten empat Lawang. Gaji mereka 7 bulan belum dibayar. 

TRIBUNSUMSEL.COM, EMPAT LAWANG - Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang bekerja di kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Empat Lawang masih belum juga menerima gaji selama 7 bulan. Mereka terpaksa berutang untuk menutupi kebutuhan rumah tangga.

Sebelumnya, pada Senin (1/1/2024), sejumlah TKS menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Sekretariat Daerah Empat Lawang. Mereka menuntut upah mereka sebanyak 7 bulan pada tahun 2023 untuk segera dibayarkan.

Untuk diketahui besaran gaji dari TKS di Setda Empat Lawang yakni Rp 750 ribu per bulan untuk operator, Rp 500 ribu per bulan untuk pramubakti. Dimana ada sekitar 300-an TKS yang bekerja di Setda Empat Lawang.

Info yang didapatkan wartawan tidak hanya TKS di Setda Empat Lawang yang belum menerima gaji 2023 sebanyak 7 bulan, juga ada beberapa TKS di OPD lainnya yang belum menerima gaji dengan kisaran 1 hingga 4 bulan untuk tahun 2023.

Bahkan tidak hanya TKS, juga dilaporkan TPP PNS 2023 juga belum dibayarkan. Dari laporan yang wartawan terima ada sebanyak 8 bulan TPP PNS yang belum dibayarkan oleh Pemkab Empat Lawang.

Liputan khusus Tribun Sumsel, TKS di kantor Setda Kabupaten Empat Lawang masih belum juga menerima gaji selama 7 bulan. Mereka terpaksa berutang menutupi kebutuhan rumah tangga.
Liputan khusus Tribun Sumsel, TKS di kantor Setda Kabupaten Empat Lawang masih belum juga menerima gaji selama 7 bulan. Mereka terpaksa berutang menutupi kebutuhan rumah tangga. (TANGKAP LAYAR TRIBUN SUMSEL)

Salah seorang TKS Setda yang enggan disebutkan namanya menyampaikan belum dibayarkan gaji mereka selama 7 bulan sangat berdampak untuknya.

“TKS yang ada di Setda atau kantor bupati berjumlah 300an orang, sangat berdampak pribadi bagi saya, sudah bekerja setiap hari kalau yang naik angkutan umum harus pakai ongkos, kalau yang naik motor pakai bensin tidak balik modal, sedangkan gaji kami tidak dibayarkan dari bulan 6 sampai akhir Desember,” keluhnya.

Ia bercerita kepada wartawan untuk bekerja setiap harinya diperlukan ongkos per harinya itu Rp 21 ribu.

“Itu sudah bolak-balik Rp 21 ribu dikali 20 sama dengan Rp 420 ribu karena bekerja dalam sebulan itu 20 hari, belum lagi buat sarapan makan siang itu juga beli sendiri sehari itu hampir Rp 50 ribu. Sedangkan gaji Rp 750 ribu sebenarnya tidak balik modal,” ujarnya.

Sedangkan untuk tempat tinggal sambungnya, saat ini ia masih tinggal bersama kerabatnya.

“Untuk tempat tinggal saya ikut orangtua, jadi tidak ngekos, tetapi pastinya butuh ongkos setiap hari,” ujarnya.

Sedangkan untuk menutupi kebutuhannya selama ini karena sudah 7 bulan gajinya tak kunjung dibayarkan ia akali dengan berjualan makanan kecil.

“Alhamdulilah ada kegiatan di rumah jualan makanan seperti tekwan, gorengan, dan makanan kecik lainnya,” katanya.

Senada TKS Setda lainnya menyampaikan jika ia merasa putus asa, belum dibayarkannya gaji sebanyak 7 bulan sangat banyak berdampak padannya.

“Banyak dampaknya, kalau tidak gajian seperti ini gimana kami mau makan, bayar kost, ongkos dan lain-lain. Mana sudah lama menunggu gaji, kecil pula,” ujarnya.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved