Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Dishub Prabumulih, Kejari Minta APIP Hitung Kerugian Negara

Lalu kata mantan Penyidik KPK itu, dalam kegiatan itu juga ditemukan pejabat yang berangkat tanda tangan uang perjalanan dinas Rp 2 juta tapi yang diterima justru hanya Rp 1 juta.

"Yang ketiga, ditemukan jika yang berangkat ini tidak ada kepentingannya dengan teknis perjalanan dinas tersebut," katanya.

Kajari menegaskan, setelah melakukan gelar terhadap temuan dengan hampir 300 dokumen perjalanan dinas tersebut dan mengklarifikasi ke pejabat Kasi, Kabid hingga Kepala Dinas akhirnya disepakati menaikkan status kasus dugaan korupsi perjalanan dinas itu ke tahap penyidikan.

"Disimpulkan, pertama surat perintah operasi intelijen itu ditemukan alat bukti permulaan yang cukup sehingga diduga ada penyimpangan terhadap anggaran Dinas Perhubungan tahun 2021 dan 2022 mengenai konsultasi perjalanan dinas," tegasnya.

Lebih lanjut pria yang juga menjabat Ketua Umum Inkado Provinsi Sumsel ini menuturkan dengan dugaan tersebut salah satunya adanya perjalanan dinas fiktif tentu bertentangan dengan peraturan menteri keuangan dan peraturan per undangan-undangan lainnya.

"Jadi status dari surat perintah intelijen ini kami naikkan statunya ke tahap penyidikan dan secara administrasi akan segera kami laporkan ke pimpinan kami Kepala Kejaksaan Tinggi dan kami akan laporkan SPDPnya ke KPK," tutur Roy.

Kasus dugaan korupsi perjalanan dinas ini terungkap setelah Kejari Lubuklinggau mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya perjalanan dinas yang disalahgunakan.

"Lalu dari laporan itu kita bentuk tim pengumpulan data dan pengumpulan keterangan, tim kemudian telah memeriksa 11 orang dan mendapatkan beberapa dikumen terkait laporan pengaduan perjalanan dinas di Dinas Perhubungan itu," ungkap Roy.

Baca berita lainnya langsung dari google news