Anies Gandeng Cak Imin Pilpres 2024, Pengamat Politik Unsri Ungkap Peluang, Arah Demokrat ke Depan

TRIBUNSUMSEL. COM, PALEMBANG - Meski Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) resmi mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024, namun hal itu belum final.

Menurut pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr Febrian, meski Anies gandeng Cak Imin Pilpres 2024 telah dideklarasikan tetapi apapun masih bisa terjadi selama Capres dan Cawapres belum ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Ini belum final, meski sudah deklarasi hingga karena kemudian hari pasti di KPU pastinya. Apalagi politik itu dinamis bisa berubah kapan saja, " kata Febrian.

Menurut Febrian, digandengnya Cak Imin pastinya memiliki tujuan dari tim pendukung Anies, salah satunya menarik suara dari provinsi Jawa Timur (Jatim) yang selama ini masih dianggap lemah.

"Kan tujuan akhirnya cak Imin menguasai Jatim (NU), lalu AHY itukan kelemahannya di situ," ujarnya.

Baca juga: Lulus Ujian Praktek SIM, Ridho Yahya: Alhamdulilah Track Baru Pembuatan SIM Sekarang Mudah

Dekan Fakultas Hukum Unsri ini pun menerangkan, meski Anies ingin menggaet suara masyarakat Jatim, namun hal itu tidak mudah mengingat elektabilitas Cak Imin selama ini masih rendah.

"Persoalannya elektoral Cak Imin (rendah), dan memang dari awal Anis tidak terlalu banyak dengan kandidat Cawapres lain. Sedangkan Cak Imin di kubu Prabowo tidak wellcome sehingga kemungkinan terjadi bergandengan dengan Anies akhirnya, " papar Febrian.

Ditambahkan Febrian, dengan menggandeng Cak Imin, dirinya melihat lebih banyak ruginya, karena suara NU selama ini tidak bulat mendukung beliau dan itu jadi tantangan ke depan.

"Banyak ruginya, salah satunya Cak Imin punya kelemahan seperti keluarga GusDur tidak mendukung dia, padahal kita tahulah gimana GusDur itu apalagi masih satu keluarga, " paparnya.

Di sisi lain, dengan keluarnya Partai Demokrat yang mendukung Anies selama ini, pastinya akan ada pengaruh ke masyarakat, mengingat Anies dan Nasdem sudah dianggap 'mengkhianati' kesepakatan koalisi selama ini.

"Betul yang dikatakan SBY prinsip- prinsip seperti kejujuran dan keterbukaan perlu ditekankan, dan nyatanya juga dilanggar. Padahal itu ada pengaruh akan kepercayaan masyarakat, dan jadi persoalan dalam demokrasi, " tandasnya.

Dilanjutkan Febrian dengan keluarnya Partai Demokrat, maka pastinya mereka akan cari teman koalisi lainnya, dan jika dilihat dari sejarah, Partai Demokrat condong akan berkoalisi dengan Prabowo.

Sedangkan untuk poros baru sepertinya akan sulit terbentuk meski hal itu tetap terbuka, mengingat PPP sudah menyatakan mendukung Ganjar Pranowo.

Sedangkan PKS masih nyaman dukung Anies karena punya segmen pemilih berbeda, sehingga tidak banyak pengaruh terhadap perubahan koalisi dukungan Anies.

"Pastinya kalau lihat perkembangan dan sejarah, Partai Demokrat cenderung ke Prabowo, mengingat pertimbangan koalisi itu untuk kepentingan ke depan khususnya hasil Pileg. Tapi sekali lagi, semua masih bisa berubah karena kandidat masih bergerak, dan ini masih sangat dinamis, " pungkas Febrian.

Baca berita lainnya langsung dari google news