Ancam Demo Lebih Besar, Warga Tegal Binangun Kecewa Pemprov Sumsel Minta Waktu 30 Hari Cari Solusi

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Ratusan massa yang menggelar aksi demo terkait tapal batas wilayah Banyuasin-Palembang di Tegal Binangun kecewa Pemprov Sumsel meminta waktu 30 hari untuk mencari solusi. 

Aksi demo di  depan Kantor Gubernur Sumsel dilakukan oleh massa gabungan dari warga Kompleks Sasana Patra dan Patra Abadi 

Mereka menolak wilayah tempat tinggalnya masuk Kabupaten Banyuasin dan tetap bersikukuh menjadi warga Kota Palembang.

Setelah dari dua jam melakukan aksi demo ratusan massa demo langsung membubarkan diri dengan tertib. 

Sebelumnya, sudah ada hasil audiensi perwakilan massa dengan pemerintah Provinsi Sumsel yang disepakati.

Dalam audiensi tersebut pemerintah Provinsi Sumsel meminta tenggat waktu 30 hari untuk memediasi pemerintah Pemprov Palembang dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

Baca juga: BREAKING NEWS: Ingin Tetap Palembang, Warga Tegal Binangun Lakukan Aksi Protes Tolak Masuk Banyuasin

Setelah mendengar sampai hasil dari mediasi tersebut, ratusan massa aksi tampak agak sedikit kecewa.

Sebab mereka belum bisa mendapatkan kepastian tentang desakan mereka yang menolak masuk wilayah Kabupaten Banyuasin.

"Lama sekali mintak waktu 30 hari," teriak ratusan massa aksi demo warga Kompleks Sasana Patra dan Patra Abadi Tegal Binangun yang menolak masuk wilayah Kabupaten Banyuasin, Rabu (26/7/2023).

Teriakan kekecewaan tersebut juga diiringi dengan sorakan yang menunjukkan rasa kekecewaan mereka.

Namun Ketua Forum Warga Taman Sasana Patra dan Patra Abadi Suhardi Suhai yang saat itu menyampaikan hasil audiensi dengan Pemerintah Provinsi Sumsel langsung menenangkan massa.

Ia meminta massa aksi untuk bersabar menunggu hasil audiensi antara pemerintah Provinsi Sumsel dengan Pemkot Palembang dan Pemkab Banyuasin.

"Sabar, kita harus maklumi karena memang membutuhkan waktu untuk mendapatkan keputusan," ujar dia dihadapan ratusan massa aksi.

Namun ia dengan lantang mengatakan apabila keinginan mereka untuk masuk wilayah Palembang tidak terpenuhi maka akan melakukan aksi yang jauh lebih besar.

"Tapi ingat bila tidak sesuai maka kami akan kembali lakukan aksi demo yang lebih besar," terang dia.

Perkataan yang dilontarkan tersebut langsung diiringi teriakan massa yang menyepakati akan melakukan aksi yang jauh lebih besar.

"Betul, kami akan datang lagi kesini kalau apresiasi kami tidak dipenuhi," teriak massa aksi.

Setelah itu ratusan massa aksi langsung membubarkan diri dengan tertib. (Sripoku/Oki Pramadani)

Baca Yasin Hingga Bawa Keranda

Ratusan Warga Tegal Binangun membaca surat yasin hingga membawa keranda mayat saat menggelar aksi demo di depan Kantor Gubernur Sumsel di Jalan A Rivai Palembang, Rabu (26/7/2023). 

Aksi Demo Warga Tegal Binangun digelar sebagai wujud penolakan wilayahnya masuk Kabupaten Banyuasin. 

Demo ini dilakukan warga Tegal Binangun, Kelurahan Plaju Darat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Taman Sasana Patra (TSP) dan Patra Abadi (PA).

Warga Tegal Binangun yang melakukan demo sengaja membacakan surat yasin dengan tujuan agar hati para pemimpin bisa terbuka.

"Kami baca surat yasin biar hati pemerintah terbuka dan mendengarkan aspirasi kami. Kami ingin tetap jadi warga Kota Palembang," kata Warga Tegal Binangun yang turut melakukan aksi Widya disela-sela aksi di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (26/7/2023).

Menurutnya, permasalahan tapal batas wilayah Tegal Binangun yakni melibatkan Pemkot Palembang dan Pemkab Banyuasin sudah lama terjadi sejak tahun 2014 silam.

Saat itu, warga Perumahan Sasana Patra dan Patra Abadi masuk Palembang, namun tiba-tiba diklaim masuk Banyuasin. 

Kata Widya, warga di perumahannya memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Palembang, bahkan semua fasilitas seperti air, listrik dan lainya berasal dari Palembang.

"Tidak masuk akal, KTP, KK kami Palembang tapi diklaim sebagai warga Banyuasin untuk tanahnya," katanya 

Tak hanya baca surat yasin, masa juga membawa keranda jenazah sebagai simbol penolakan jadi warga Banyuasin dan tetap jadi warga Palembang.

Keranda tersebut bertuliskan berbagai tulisan seperti 'hidup ini hanya sementara, pocong penistaan hi hi hi',

Ada juga tulisan 'pejabat yang baik yang memperjuangkan aspirasi rakyat, pejabat anarkis tidak ingat dosa dan lain-lain'. 

Hasil Rapat di ATR Pusat

Sebelumnya, Bupati Banyuasin H Askolani Jasi bersama sejumlah OPD termasuk Kadis Kominfo Banyuasin mengikuti rapat tapal batas antara Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang di ATR BPN RI, Jumat (9/6/2023).

Dalam rapat ini, hasilnya tetap memutuskan berdasarkan koordinat yang sudah ditentukan bahwa Tegal Binangun memang merupakan wilayah Kabupaten Banyuasin.

Terlebih, tata ruang di wilayah Kota Palembang terkait perbatasan dalam rapat tersebut juga belum diselesaikan DPRD Kota Palembang.

"Hasil rapat di ATR BPN RI, wilayah Tegal Binangun memang milik Kabupaten Banyuasin. Ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 134 Tahun 2022," kata Bupati Askolani didampingi Kadis Kominfo SN Salni Fajar.

Dengan hasil rapat tersebut yang menyatakan memang wilayah Tegal Binangun merupakan milik Kabupaten Banyuasin.

Namun, meski hasil rapat tetap menyatakan wilayah Tegal Binangun merupakan milik Kabupaten Banyuasin, Pemkot Palembang akan menempuh jalur hukum.

Pemkot Palembang akan mengajukan yudisial review ke Mahkamah Agung, terkait wilayah Tegal Binangun.

Hal itu, tidak dipermasalahkan Bupati Banyuasin terkait jalur hukum yang akan ditempuh Pemkot Palembang.

"Mau bagaimana pun juga, Tegal Binangun merupakan wilayah Kabupaten Banyuasin. Sesuai ketentuan hukum yang sudah ada, dan hasil rapat dengan ATR BPN RI Tegal Binangun merupakan wilayah Kabupaten Banyuasin," pungkasnya.