Pilpres 2024

4 Prinsip Anies Dalam Mengambil Kebijakan, Bila Jadi Presidan Akan Lanjutkan IKN atau Tidak?

Bakal calon presiden (Capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan ada empat prinsip yang dijunjungnya setiap mengambil kebijakan sebagai

Editor: Rahmat Aizullah
Tribunnews/Jeprima
Bakal Capres Anies Baswedan. Anies mengatakan ada empat prinsip yang dijunjungnya setiap mengambil kebijakan sebagai penyelenggara negara. 

TRIBUNSUMSEL.COM - Bakal calon presiden (Capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan ada empat prinsip yang dijunjungnya setiap mengambil kebijakan sebagai penyelenggara negara.

Hal itu sekaligus menjawab kekhawatiran publik soal apakah bila Anies terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024 akan melanjutkan program pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara atau tidak.

Keempat prinsip yang selalu menjadi landasan dasarnya bertindak tersebut adalah kesetaraan keadilan, kepentingan umum, ilmu data, dan undang-undang regulasi.

"Kegiatan-kegiatan yang memberikan rasa keadilan, yang memberikan manfaat publik, sejalan dengan data fakta, kemudian ilmu pengetahuan sesuai regulasi, ya harus jalan dong," kata Anies dalam tayangan YouTube program 'Kick Andy Double Check', didengar TribunSumsel.com Senin (19/6/2023).

Baca juga: Dituding Identik dengan Islam Garis Keras, Anies Tak Mau Jawab Pakai Statement, tapi

Anies mengaku kadang bertanya-tanya, mengapa soal IKN terus ditanyakan kepada dirinya apakah akan diteruskan atau tidak bila dia menjadi presiden.

Menurut Anies, program-program yang baik tidak perlu juga kekuatan politik untuk tetap terlaksana, karena semuanya pasti akan jalan dengan sendirinya.

"Kenapa ya, selalu ditanya soal IKN itu diteruskan apa tidak. Kok tidak tanya apakah bansos diteruskan apa tidak, kok tidak tanya apakah program subsidi untuk petani diteruskan apa tidak.

Apa sesungguhnya ada masalah di sini, sehingga harus diperlukan kekuatan politik untuk terlaksana. Kan sesuatu yang biak itu tidak perlu kekuatan politik, semuanya pasti akan jalan," kata Anies.

Dia mengatakan, bila program-program itu baik otomatis akan jalan dengan sendirinya, karena kalau dihentikan tentu akan memancing reaksi rakyat.

"Saya selalu sampaikan, (IKN) ini sudah diputuskan undang-undang, dan undang-undang itu harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara, siapapun yang terpilih menjadi penyelenggara negara," katanya.

Baca juga: Benarkah Anies Bakal Tenggelamkan Semua Program Jokowi Bila Menang Nyapres? Begini Penjelasannya

Namun begitu, lanjut Anies, di dalam mengalokasikan anggaran untuk IKN tersebut nantinya bila dia diamanahkan oleh rakyat untuk menjadi presiden, maka tentu ada keputusan-keputusan.

"Dalam banyak keputusan apapun bukan hanya kebijakan di masa lalu, tapi kebijakan baru yang mau dibuat itu kira-kira harus memenuhi empat kriteria (prinsip) itu," tambahnya.

Anies membantah bahwa dirinya merupakan antitesis Jokowi, karena dia selalu berpegang teguh pada empat prinsip tadi saat mengambil kebijakan.

"Antitesis itu kan begini, kalau orang mau A saya mau B, orang mau C saya mau D. Saya tidak begitu, kalau saya menggunakan empat kriteria itu, saya memang bekerja begitu, dan itu yang saya lakukan di Jakarta," katanya.

Baca juga: Tanggapan Anies Dituding Playing Victim, Seolah-olah Dizalimi untuk Menarik Empati Orang Banyak

Anies mencontohkan, saat dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta banyak program Jokowi yang merupakan gubernur sebelumnya justru dilanjutkan olehnya.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved