Benarkah Anies Bakal 'Tenggelamkan' Semua Program Jokowi Bila Menang Nyapres? Begini Penjelasannya

TRIBUNSUMSEL.COM - Banyak orang khawatir, bila Anies Baswedan menang jadi presiden di Pilpres 2024, akan 'menenggelamkan' atau menghentikan semua rencana-rencana yang sedang dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Salah satunya soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Bakal calon presiden (Capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menjawab kekhawatiran orang-orang yang menuding dirinya sebagai antitesis Jokowi tersebut.

Anies menjelaskan bahwa dirinya merupakan sosok yang sangat konsisten menghargai aturan hukum, dan itu sudah ditunjukkannya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Saya sudah tunjukkan di Jakarta ya, bagaimana kita menghargai aturan hukum. Dan saya konsisten soal ini, sejak aturan main nasional sampai daerah jaga konsistensi itu supaya memberikan pesan bahwa semua yang disebut regulasi itu dihormati," jelas Anies dalam tayangan YouTube program 'Kick Andy Double Check', didengar TribunSumsel.com Senin (19/6/2023).

Baca juga: Tanggapan Anies Dituding Playing Victim, Seolah-olah Dizalimi untuk Menarik Empati Orang Banyak

Anies mengaku kadang bertanya-tanya, mengapa soal IKN terus ditanyakan kepada dirinya apakah akan diteruskan atau tidak bila dia menjadi presiden.

Menurut Anies, program-program yang baik tidak perlu juga kekuatan politik untuk tetap terlaksana, karena semuanya pasti akan jalan dengan sendirinya.

"Kenapa ya, selalu ditanya soal IKN itu diteruskan apa tidak. Kok tidak tanya apakah bansos diteruskan apa tidak, kok tidak tanya apakah program subsidi untuk petani diteruskan apa tidak.

Apa sesungguhnya ada masalah di sini, sehingga harus diperlukan kekuatan politik untuk terlaksana. Kan sesuatu yang biak itu tidak perlu kekuatan politik, semuanya pasti akan jalan," kata Anies.

Dia mengatakan, bila program-program itu baik otomatis akan jalan dengan sendirinya, karena kalau dihentikan tentu akan memancing reaksi rakyat.

"Saya selalu sampaikan, (IKN) ini sudah diputuskan undang-undang, dan undang-undang itu harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara, siapapun yang terpilih menjadi penyelenggara negara," katanya.

Namun begitu, lanjut Anies, di dalam mengalokasikan anggaran untuk IKN tersebut nantinya bila dia diamanahkan oleh rakyat untuk menjadi presiden, maka tentu ada keputusan-keputusan.

Sering disampaikannya ke masyarakat, bahwa dia setiap mengambil keputusan ada 4 prinsip yang selalu menjadi landasan dasarnya bertindak.

Empat prinsip tersebut yakni kesetaraan keadilan, kepentingan umum, ilmu data, dan undang-undang regulasi.

"Dalam banyak kebijakan apapun bukan hanya kebijakan di masa lalu, tapi kebijakan baru yang mau dibuat itu kira-kira harus memenuhi empat kriteria itu.