Siapa Pj Walikota Palembang Gantikan Harnojoyo, Pengamat: 3 Parpol Bakal Tarik Menarik Kepentingan

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Menjelang berakhirnya masa jabatan Walikota Palembang H Harnojoyo pada September 2023 mendatang, sudah banyak orang penasaran siapa yang bakal ditunjuk menjadi Penjabat (Pj) Walikota Palembang.

Penunjukkan Pj Walikota Palembang menggantikan Harnojoyo akan dilakukan sebelum sebelum terpilihnya Walikota Palembang yang definitif berdasarkan hasil Pilkada pada 2024.

Terkait siapa Pj Walikota Palembang nantinya, Pengamat Politik, Drs Bagindo Togar Butar Butar buka suara.

"Kalau kita melihatnya bahwa akan ada tiga partai politik yang berkepentingan berusaha tarik menarik terkait siapa yang akan jadi Pj Walikota Palembang," ungkapnya, Selasa (13/6/2023).

Baca juga: Demo Protes Angkutan Batubara di Muara Enim, Massa Blokir Jalinteng Sumatera

Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya ini menyebut ketiga Parpol yang dimaksud adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PDI Perjuangan.

"Pj Walikota Palembang ini sarat akan kepentingan politik, birokrasi, dan program. Kalau dari lembaga, ini dari elite Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi," katanya.

Dijelaskan Bagindo, untuk penentuan Pj nanti sesuai UU Nomor 10 2016 yang disempurnakan Tahun 2020. Calo Pj itu harus eselon 2, golongannya 4B. Sedangkan kalau untuk Pj Gubernur harus golongan 4C.

Biasanya untuk calon Pj Walikota/Bupati itu sumbernya berasal dari Pemprov.

Tapi apakah dari Pemprov ataukah mengandalkan dari Pemkot Palembang.

"Kalau Pj dari Pemkot jika melihat sisi pengalaman dan jabatan yang paling tepat itu adalah Sekda Pak Ratu Dewa. Cuma persoalannya Pak Ratu Dewa kan lumayan lama jabatannya satu tahun. Dan kalaupun dia harus mundur, tidak mundur sekarang tapi setelah nanti setelah dia Pileg nanti Parpol yang dekat dengan dia mengajukan dia," katanya.

Ia menyebut, dia mundur sekitar 6 bulan sebelum Pemilu. Bulan 11, tahun depan kan lebih kurang bulan 5, bulan 6 dia sudah harus mundur. Masih ada lumayan panjang kan hampir setahun. Jadi banyak yang berkeinginan ini untuk jadi Pj Walikota Palembang baik dari Provinsi maupun dari Pemkot.

"Nah sekarang siapa? Apakah ada kepentingan politik. Tentu pasti ada. Karena dari segi jumlah pemilih 1,3 juta pemilih terbesar di Sumsel itu ada di Palembang. Banyak Parpol yang berkepentingan dari elite Parpol, gubernur yang kebetulan orang politik berharap Pj bisa menjadi perpanjangan tangan dia. Berkoordinasi untuk mengamankan Parpol yang dipimpinnya," terang mantan Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IKA Fisip) Unsri.

Kemudian dari segi kepentingan lain baik itu program, projek, hubungan anggaran dari Pemprov ke Kota itu berkepentingan gubernur sekarang.

Ini akan terjadi persaingan sengit diantara elite internal Pemkot Palembang sendiri. Karena mereka harus bisa memproteksi permasalahan di Kota Palembang. Kan kemarin Wajar dengan Pengecualian. Borok-borok dari segi penggunaan anggaran, pencapaian-pencapaian program, itu banyak.