Alasan Muhammad Adil Gadaikan Kantor Pemkab Meranti ke Bank Riau Rp 100 Miliar, Baru Cair 59 Persen

"Ini diperbolehkan, asalkan daerah itu memungkinkan untuk minjam. Dari Kementerian Keuangan ada izinnya kalau tidak salah. PP (Peraturan Pemerintah) pun ada yang mengatur. Jadi, setiap daerah itu boleh minjam. Untuk nominal pinjamannya tergantung pada besaran APBD-nya," ujar Rudwan.

Diberitakan sebelumnya, aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, Riau, digadaikan oleh Bupati nonaktif Meranti, M Adil.

Hal ini terkuak setelah M Adil ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia juga mengatakan jika pinjaman itu baru terealisasi sekitar 60 persen atau sekitar Rp 60 miliar.

Pinjaman dilakukan sejak Januari 2022.

"Realisasinya (pinjaman) sampai Desember 2022, baru sekitar Rp 60 miliar," sebut Ridwan.

Uang tersebut disebut untuk membiayai sejumlah proyek di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Baca juga: Alasan M Adil Bupati Nonaktif Meranti Gadaikan Kantor Pemkab Rp100 Miliar, Disebut Bangun Jalan

Baca juga: Profil Fitria Nengsih Tersangka Korupsi Bersama Bupati Meranti, Kepala BPKAD & Disebut Istri Siri

Data yang diungkapkan oleh BRK memang terjadi sedikit perbedaan dengan apa yang diungkap oleh pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, Asmar.

Sebelumnya, Asmar menyebutkan jika Pemkab Meranti telah digadaikan oleh Bupati Kepulauan Meranti Nonaktif Muhammad Adil.

Asmar menyebutkan, kantor pemerintah tersebut digadaikan ke Bank Riau Kepri sebesar Rp 100 miliar.

Menanggapi perbedaan data yang peroleh ini menurutnya karena minimnya data yang diperolehnya.

Untuk itu, ia wajib mengevaluasi seluruh kegiatan yang diatensikan mantan Bupati Adil yang sudah berjalan jauh sebelum menjadi tersangka KPK.

Untuk saat ini Asmar pun mengaku telah menghentikan seluruh kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik yang sudah sempat berjalan jauh.

"Saya hentikan semua kegiatan fisik yang belum lelang, mau lelang, sudah lelang, maupun yang sudah dikerjakan. Kita evaluasi kembali karena saya tidak mau ke depan ada masalah," terangnya.

Evaluasi menyeluruh penting dilakukan karena menurut Asmar agar tidak ada salah perhitungan terhadap kekuatan anggaran dengan kegiatan yang akan dilakukan.

"Makanya wajib kami evaluasi agar bisa kami ukur program mana saja yang menjadi prioritas sehingga tidak mengganggu keperluan belanja rutin dan wajib," ucapnya..

Disampaikannya kegiatan yang dimaksud mulai dari pembangunan fisik seluruh bidang jalan, pembangunan kantor bupati, pembangunan sekolah, pustaka, dan kegiatan serupa lainnya.

Artikel ini telah diolah dari TribunPekanbaru.com dan TribunPekanbaru.com