Alasan Muhammad Adil Gadaikan Kantor Pemkab Meranti ke Bank Riau Rp 100 Miliar, Baru Cair 59 Persen

Asmar juga saat ini menghentikan semua kegiatan fisik dan non fisik yang telah berjalan.

"Saya hentikan semua kegiatan fisik yang belum lelang, mau lelang, sudah lelang, maupun yang sudah dikerjakan. Kita evaluasi kembali karena saya tidak mau ke depan ada masalah," terangnya.

Setelah itu, ia akan melakukan evaluasi terhadap program yang akan menjadi prioritas.

"Makanya wajib kami evaluasi agar bisa kami ukur program mana saja yang menjadi prioritas sehingga tidak mengganggu keperluan belanja rutin dan wajib," ucapnya.

Tanggapan ketua DPRD Riau

Eddy A. Mohd Yatim, anggota DPRD Riau juga ikut angkat suara.

Ia mengaku terkejut atas apa yang ia dengar tentang aset yang digadaikan ke bank.

"Ini benar-benar kerja gila. Masa bisa aset negara yang menjadi pusat pelayanan publik dan pemerintahan digadaikan. Ini benar-benar kejahatan serius," ujar Eddy.

Ia juga mengaku ada yang janggal, kenapa bisa bank mau mengeluarkan pinjaman yang cukup besar dengan jaminan kantor pemerintahan.

"Saya minta agar aparat hukum juga mendalami persoalan itu. Ada apa di balik bank mau menggelontorkan dananya. Ini perlu dibuka kepada publik," ujar Ketua Komisi I DPRD Riau itu.

Penjelasan BRK Syariah Soal Aset Pemerintah yang Digadaikan Bupati Meranti Nonaktif M. Adil Rp 100 M

 Belakang ini tengah ramai menjadi perbincangan saat Bupati Kepualauan Meranti yang kini ditangkap KPK, M Adil menggadaikan aset pemerintah ke Bank Riau Kepri (BRK) Syariah untuk proyek di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kini lantas banyak yang menjadi pertanyaan. Apakah boleh aset pemerintah digadaikan ke bank untuk dijadikan jaminan.

Menangapi hal tersebut, Pimpinan Cabang BRK Syariah Cabang Selatpanjang, Ridwan mengatakan, jika memang ada pinjaman dari Pemkab Kepulauan Meranti ke BRK Syariah.

Meski begitu, menurut Ridwan, bukan Kantor Bupati kepulauan Meranti yang digadaikan atau menjadi jaminan atas pinjaman tersebut.