Sidang Tuntutan AKBP Dalizon Kembali Ditunda, Jaksa Kejagung RI Masih Belum Siap

Diketahui, pengakuan mengejutkan tersebut disampaikan AKBP Dalizon saat memberi keterangan secara langsung sebagai terdakwa kasus penerimaan fee dinas PUPR Kabupaten Muba tahun anggaran 2019, Rabu (7/9/2022).

Kala itu, AKBP Dalizon yang dihadirkan ke gedung Pengadilan Tipikor Palembang secara gamblang mengungkap adanya aliran dana yang wajib disetorkan setiap bulan bulan sebesar Rp.300 juta sampai Rp.500 juta ke atasan.

Tepatnya aliran dana diberikan ke Dirkrimsus Polda Sumsel yang saat itu dijabat Kombes Pol AS.

Setorannya diberikan AKBP Dalizon saat masih menjabat Kasubdit III Tipidkor Polda Sumsel hingga Kapolres OKUT.

Terkait pengakuan tersebut, Supriadi mengatakan, sedari awal kasus ini sudah ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri.

Sekarang tinggal bagaimana pembuktian di persidangan.

"Inikan sudah ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri. Jadi kita serahkan penyidikannya kesana. Jika memang ada bukti, silahkan dibuktikan ke persidangan nantinya," kata Supriadi.

"Bisa tidak dibuktikan kalau memberi uang sebesar Rp.300-500 juta kepada oknum Dir pada saat itu (Kombes Pol. AS). Nanti itu dibuktikan," katanya menambahkan.

Menurut Supriadi, bila memiliki bukti setoran dana yang dimaksud, semestinya AKBP Dalizon juga memberikannya ke Propam Mabes Polri.

"Silahkan berikan (buktinya) pada polisi atau Jaksa sebagai bahan atau barang bukti dari yang bersangkutan (AKBP Dalizon). Jadi jangan menyebar kemana-mana," ujarnya.

Saat disinggung mengenai tiga oknum perwira Polri mantan anak buah AKBP Dalizon yang disebut juga terlibat menerima aliran dana, Supriadi mengatakan, ketiganya sudah menjalani pemeriksaan oleh Mabes Polri.

"Yang ketiga itu sudah menjalani penyelidikan oleh Mabes Polri, kita tunggu saja berkasnya dari sana," ujarnya.

Baca berita lainnya langsung dari google news