Berita Muratara

Batas Pelunasan Hutang Rp 1,9 Miliar ke IPB University Tanggal 12 Agustus, Ini kata Pemkab Muratara

Pemkab Muratara akhirnya bersikap terkait Hutang Rp 1,9 M ke IPB University untuk membiayai program Beasiswa Utusan Daerah (BUD) asal Muratara

Penulis: Rahmat Aizullah | Editor: Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL.COM/RAHMAT
Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara mendatangi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk memastikan kapan pembayaran hutang Pemda kepada IPB University 

Uang sebanyak itu adalah biaya mulai dari pendaftaran, ujian seleksi, seragam, uang masuk, hingga SPP semester I dan II. 

Uang Rp 1,9 miliar tersebut tidak termasuk biaya makan dan tempat tinggal mahasiswa karena sejak pendaftaran sampai kuliah semester II dilakukan secara daring/online. 

"Dari daftar sampai kuliah semester dua ini secara daring. Jadi biaya makan dan tempat tinggal mereka belum. Mereka masih makan dan tinggal dengan orangtuanya di rumah masing-masing," kata Barbara. 

Dia menegaskan semua biaya terkait program beasiswa BUD IPB University tersebut sudah dianggarkan oleh Pemkab Musi Rawas Utara melalui Dinas Pendidikan. 

"1,9 miliar itu belum dibayar karena dana tersebut masuk dalam SPH (Surat Perjanjian Hutang) tahun 2020," jelasnya. 

Barbara menyebutkan mereka sudah meminta dibayarkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Rawas Utara sampai tiga kali.

Mengingat sudah ada tagihan dari pihak IPB University sebanyak tiga kali pula. 

"Kami sudah minta dibayarkan dengan naik nota dinas dari bupati yang lama sampai bupati yang baru ini sudah tiga kali karena IPB juga sudah nagih tiga kali," ungkapnya.

Bupati Musi Rawas Utara, Devi Suhartoni ketika mendengar laporan sejumlah mahasiswa tersebut sontak terkejut. 

Devi mengaku heran karena Pemkab Musi Rawas Utara saat itu berani menjamin beasiswa para mahasiswa di IPB University, namun ternyata belakangan tidak dibayarkan. 

"Ini artinya terhutang kita sama IPB. Kita punya SPH (hutang) sama kontraktor dari kegiatan pembangunan tahun 2020 ada Rp 199 miliar, ditambah ini, aduh, kacau ini," kata Devi. 

Dia merasa seolah ketiban masalah besar dari kepemimpinan sebelumnya, namun dia tetap berusaha keras memutar otak memikirkan bagaimana menyelesaikan setiap masalah yang ada. 

Devi menegaskan bukan bermaksud menyalahkan kepemimpinan Musi Rawas Utara sebelumnya karena dirinya juga bagian dari pemerintahan sebagai wakil bupati.

"Sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan pemerintah yang lalu, karena saya juga wakil bupati. Tapi pak bupati (Syarif Hidayat) waktu itu berjanji memberikan beasiswa, tapi beasiswanya tidak dibayar, kan malu kita," kata Devi. 

Dia mengatakan keuangan daerah Pemkab Musi Rawas Utara saat ini sedang sulit akibat adanya pandemi virus Corona atau Covid-19.

Baca juga: Muratara Terima 70 Vial Vaksin Covid-19 Buatan Moderna dari Amerika Serikat, Untuk Dosis 3 Nakes

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved