Pemkab Lahat Tegaskan Sekolah Tidak Lagi Pungut Biaya ke Siswa, Operasional Dibiayai BOS dan BOSDA

TRIBUNSUMSEL.COM, LAHAT-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat, meminta tidak ada lagi pungutan biaya kepada siswa SD dan SMP.

SD dan SMP di Lahat sudah mendapat aliran dana melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Bantuan tersebut mampu berperan bagi kualitas maupun mutu SDM yang ada di sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, Suhirdin melalui Kasubag Perencanaan Keuangan dan BMD, Hasperi Susanto menjelaskan, dana BOS dari pusat yang diterima sebesar Rp 1.100.000 per siswa untuk tingkat SMP pertahun.

Kemudian Rp 900 ribu per siswa tingkat SD pertahunnya.

• Tabrakan Maut di Jalinsum Muratara, Pengendara Motor Tewas Terpental ke Jurang

Selain itu, ada juga BOSDA dari pemerintah daerah yang digunakan untuk kegiatan di luar dari dana BOS.

"Untuk BOSDA SD Rp 30 ribu per anak, SMP Rp 40 ribu selama setahun yang dikelola oleh pihak sekolah langsung. "

"Sedangkan pencairan masih dilakukan secara bertahap selama empat kali setahun,"ungkapnya, Jumat (21/2/2020).

Ditambahkan Hasperi, penggunaan dana BOSDA jangan sampai tumpang tindih dengan penggunaan dana BOS.

BOSDA dapat diperuntukan seperti kegiatan extrakulikuler.

• Pesepakbola asal Sulawesi Tenggara Tewas Disambar Petir. Rekannya Sebut Tubuhnya Keluarkan Asap

"Itu kebijakan Bupati Lahat, untuk membantu sekolah, jadi tidak ada lagi siswa yang membayar sekolah dalam bentuk apapun, cenderung pemerintah memberikan bantuan Bosda supaya siswa tidak dibebani biaya," tegas Hasperi.

Seraya mengatakan untuk membantu mensejahterakan guru guru honor Bupati Lahat, Cik Ujang juga membantu Rp 200.000 perbulan mulai dari TK SD SMP, sesuai kategori yang ditentukan yang diseleksi dinas pendidikan.

Bosda sendiri telah terealisasi sejak Januari 2019 lalu dan diharapakan ada take and give dari pihak sekolah.

• Mengintip Ruang Pengendali Nuklir Sunda Empire, Tempatnya Sederhana, Jauh Dari Dugaan Publik

Kepala sekolah juga harus menjalankan operasional sekolah dengan baik, dan sekolah harus memiliki kualitas maupun mutu yang baik.

"Selain kami ( Disdik ) Pengawasan tentu tidak luput dari pihak terkait ( Inspektorat, jadi harus hati hati dalam menjalankannya jangan disalah gunakan,"tegasnya. (SP/ Ehdi Amin)