Walikota Prabumulih Ungkap Hampir Semua Kepala Daerah Tolak Penerimaan PPPK/P3K, Ini Alasannya

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Walikota Prabumulih, Ridho Yahya mengungkapkan hasil pertemuan bersama Kementerian Dalam Negeri terkait pembahasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Batam beberapa hari lalu.

Menurut Ridho, pertemuan itu belum menemui kesepakatan lantaran beberapa daerah cenderung tidak setuju.

"Hasil pertemuan mengenai penerimaan P3K itu belum ada keputusan, kita juga belum serahkan dan menandatangi pernyataan," ungkap Ridho Yahya ketika dibincangi, Kamis (24/1/2019).

Menurut Ridho, dalam pertemuan itu P3K yang bakal diterima hanya meliputi tiga bidang saja yakni pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pertanian.

• Cara Membuat (Daftar) Akun Facebook di HP dan Komputer, Mudah dan Cepat, Ini Langkah-langkahnya

• Vigit Waluyo Ungkap Pengaturan Skor di Indonesia, ini Ciri Klub yang Disetting Untuk Menjadi Juara

"Jadi yang bakal akan dilakukan penerimaan hanya untuk tiga bidang itu saja, untuk yang lain tidak ada. Makanya belum kita tandatangani pernyataan (persetujuan penerimaan P3K-red)," jelasnya.

Selain itu, suami Ir Hj Suryanti Ngesti Rahayu menuturkan untuk gaji maupun penerimaan P3K itu juga akan dibebankan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan kota masing-masing.

"Kito selamo (kita selama) ini baik honorer sampai pemandi jenazah bae sudah diberi gaji dan mungkin hanya perlu penyesuaian bae."

"Kalau yang diterima tiga bidang itu bae yang lain bakal iri yang lainnyo, apa sih beda P3K dengan program lainnya kan dak do beda," tuturnya.

• Kabar Terbaru Prostitusi Online: Polisi Temukan 1.000 Video Mesum Artis hingga Akan Jemput Paksa VA

• Diperiksa KPK Terkait Dana Hibah KONI, Ini Jawaban Menpora Imam Nahrawi

Lebih lanjut suami dr Murwani Emasrisa Latifa itu membeberkan, sejauh ini belum ada keputusan tentang bagaimana sistem penerimaan P3K tersebut, bahkan hampir seluruh kepala daerah masih menolak penerimaan.

"Beberapa kepala daerah yang bareng dengan kita kemarin menginginkan P3K dibebankan kepada APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), jadi belum ado keputusan," bebernya.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia) Kota Prabumulih, Hery Mirhan mengatakan terkait rencana penerimaan P3K pihanya sampai saat ini pihaknya masih menunggu.

"Untuk kesepakatan sudah pasti, bulan 2 (Februari-red) nanti mulai seleksi penerimaan P3K. Memang dalam pertemuan itu kepala daerah menginginkan agar dibebankan kepada pemerintah pusat melalui APBN dan tidak dibebankan kepada pemerintah daerah atau APBD,"

"Soal itu KemenPAN-RB akan laporan dulu ke Kemenkeu dan Presiden, jadi kita masih menunggu," jelasnya.

• Profil Lengkap Pedangdut Hesty Aryatura Klepek Klepek, Pernah Bikin Geger Publik Indonesia

• Ketahui Manfaat Punya Izin Mendirikan Bangunan, Berikut Syarat Pembuatan IMB di OKU

Heri juga mengaku jika untuk perekrutan P3K tahap pertama akan dikhususkan kepada honorer Kategori dua (K2) yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan penyuluh pertanian.

"Untuk Prabumulih sendiri paling banyak dari bidang pendidikan terutama guru," tambahnya.