Perda

Index A-Z

Sumsel Sudah Siapkan Perda Zona Pesisir, Sejalan dengan Program Kemendagri

Pemprov sangat komitmen untuk mewujudkan zona pesisir ini. Dan jika ini terwujud kita akan jalankan sebagaimana seharusnya

Jumat, 28 Februari 2020
Fraksi PKB Apresiasi Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Ir H. Mawardi Yahya, Senin (24/2/2020), menghadiri Rapat Paripurna XI DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Senin, 24 Februari 2020
Peran dan Kewenangan Baru DPD, Sekarang Bisa Mengevaluasi Raperda dan Perda Bermasalah

DPD RI sekarang memiliki kewenangan baru yakni memantau dan mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda)

Kamis, 22 Agustus 2019
Lakukan Pesta Rakyat Pada Malam Hari di Musi Banyuasin Bisa Kena Denda Rp 50 Juta

Bulan September ini akan menjadi awal diterapkannya Perda Nomor 20 Tahun 2018 secara bersama di Kabupaten Musi Banyuasin

Senin, 10 September 2018
Jangan Sembarang Lagi Buang Sampah Kalau Enggak Mau Didenda Rp 50 Juta

Sesuai dengan Perda, sanksi denda Rp 50 juta sedangkan untuk sanksi hukuman berupa enam bulan kurungan

Jumat, 15 Desember 2017
KPK - OTT Amankan Lima Orang Terkait Pembahasan Perda Banjarmasin, 24 Jam Statusnya Akan Ditetapkan

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan lima orang yang berasal dari unsur DPRD Kota Banjarmasin, BUMD dan pihak swasta.

Jumat, 15 September 2017
Punya Satu Kendaraan tapi Pajaknya Mahal dan Membengkak, Ini Penyebab dan Cara Menghindarinya

Lanjutnya, banyak kasus dimana pemilik kendaraan kaget, pajak mobil atau sepeda motornya cukup besar.

Jumat, 21 Juli 2017
Iskandar Programkan OKI Bebas Buta Aksara Al qur’an

Syamsu turut mengapresiasi perhatian Bupati OKI dan Pemerintah Provinsi Sumsel terhadap pendidikan Al qur’an bagi anak-anak.

Kamis, 6 Juli 2017
Jangan Asal Buat Sumur Bor Sebab Ada Pajaknya

Raperda pajak air dan tanah ini besaran ditetapkan melalui Peraturan Bupati, Namun diubah, sebab besaran pajak air tanah ditetapkan oleh Gubernur.

Senin, 15 Mei 2017
Dinilai Tak Berguna Lagi, Pemda Akan Cabut Beberapa Perda

Misalnya Dinas Pertambangan yang sekarang ini diambil alih oleh pihak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Kamis, 27 April 2017
VIDEO : RTH Sungai Bayas Beralih Fungsi

Ruang terbuka hijau bukan hanya sebagai kawasan untuk memperhatikan lingkungan, lebih dari itu seperti tempat kesehatan dan budaya bagi masyarakat yan

Senin, 10 April 2017
MSI Usulkan Perda Jalur Khusus Sepeda

Masyarakat Sepeda Indonesia (MSI) Sumsel meminta kepada pemerintah kota Palembang untuk membuat peraturan daerah (Perda) untuk jalur sepeda.

Minggu, 9 April 2017
Pol PP Harus Tegas dan Ingatkan Pelanggar Perda Rokok

Disinggung masih adanya, oknum-oknum pegawai yang merokok di lingkungan dalam kantor DPRD Medi menyayangkan hal tersebut.

Jumat, 7 April 2017
Perda Kawasan Tanpa Rokok "Mandul" di Kantor Dewan

Hebatnya lagi, seorang oknum pejabat setingkat esselon IV di DPRD OKU, yang sedang asyik menghisap rokok di ruanganya.

Jumat, 7 April 2017
Sosialisasi Perda Rokok Hingga ke Kantor-kantor

Jika masyarakat sudah banyak yang tahu tentang kawasan larangan merokok, lanjut Agus Salim pihaknya baru akan melakukan tindakan tegas.

Rabu, 22 Maret 2017
Empat Peraturan Daerah Prabumulih Disahkan

Sebelum dilakukan pengesahan, paripurna dilakukan dengan penyampaian hasil pansus I yang dibacakan Feri Alwi dan Idham Tergun

Senin, 30 Januari 2017
Sudah Ada Larangan Merokok di KTR, Masih Banyak yang Melanggar

Masih banyak baik pegawai, masyarakat maupun pejabat Pemkab Banyuasin merokok sembarangan di kawasan KTR.

Selasa, 29 November 2016
Amenilson: Bangunan di OKU Wajib Miliki APAR

Surat ini, mengajak dan menghimbau agar setiap bangunan menyediakan APAR di bangunan mereka.

Jumat, 18 November 2016
Kuryana Aziz Bakal Evaluasi Perda Pilkades Terkait Satu Calon Kades Mengundurkan Diri

Perda Pilkades ini akan dievaluasi. Terutama mengenai aturan sanksi bagi cakades yang mengundurkan diri.

Senin, 10 Oktober 2016
Alex Beri Penjelasan Lima Raparda Agar Disetujui Jadi Perda

Alex Noerdin mengatakan, lima Raperda ini diharapkan dapat dibahas melalui tahapan pembicaraan dalam rapat Paripurna DPRD Sumsel

Selasa, 20 September 2016

1 2 ⟩

Berita Terkini

Teks Sholawat Syajarotun Nuqud, Lengkap Tulisan Latin, Arti dan Keutamaannya

54 menit lalu

Info Pemeliharaan Listrik Palembang, Selasa 12 Januari 2026, Ini Daftar Wilayah Terdampak

1 jam lalu

Ini Penjelasan Dinsos OKI Soal Masih Banyak Warga Prasejahtera Tak Bisa Menerima Bantuan Sosial

1 jam lalu

Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 7 Halaman 170 Kurikulum Merdeka: Teks Tanggapan

1 jam lalu

TAG

Perda

Pemprov sangat komitmen untuk mewujudkan zona pesisir ini. Dan jika ini terwujud kita akan jalankan sebagaimana seharusnya

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Ir H. Mawardi Yahya, Senin (24/2/2020), menghadiri Rapat Paripurna XI DPRD Provinsi Sumatera Selatan

DPD RI sekarang memiliki kewenangan baru yakni memantau dan mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda)

Bulan September ini akan menjadi awal diterapkannya Perda Nomor 20 Tahun 2018 secara bersama di Kabupaten Musi Banyuasin

Sesuai dengan Perda, sanksi denda Rp 50 juta sedangkan untuk sanksi hukuman berupa enam bulan kurungan

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan lima orang yang berasal dari unsur DPRD Kota Banjarmasin, BUMD dan pihak swasta.

Lanjutnya, banyak kasus dimana pemilik kendaraan kaget, pajak mobil atau sepeda motornya cukup besar.

Syamsu turut mengapresiasi perhatian Bupati OKI dan Pemerintah Provinsi Sumsel terhadap pendidikan Al qur’an bagi anak-anak.

Raperda pajak air dan tanah ini besaran ditetapkan melalui Peraturan Bupati, Namun diubah, sebab besaran pajak air tanah ditetapkan oleh Gubernur.

Misalnya Dinas Pertambangan yang sekarang ini diambil alih oleh pihak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Ruang terbuka hijau bukan hanya sebagai kawasan untuk memperhatikan lingkungan, lebih dari itu seperti tempat kesehatan dan budaya bagi masyarakat yan

Masyarakat Sepeda Indonesia (MSI) Sumsel meminta kepada pemerintah kota Palembang untuk membuat peraturan daerah (Perda) untuk jalur sepeda.

Disinggung masih adanya, oknum-oknum pegawai yang merokok di lingkungan dalam kantor DPRD Medi menyayangkan hal tersebut.

Hebatnya lagi, seorang oknum pejabat setingkat esselon IV di DPRD OKU, yang sedang asyik menghisap rokok di ruanganya.

Jika masyarakat sudah banyak yang tahu tentang kawasan larangan merokok, lanjut Agus Salim pihaknya baru akan melakukan tindakan tegas.

Sebelum dilakukan pengesahan, paripurna dilakukan dengan penyampaian hasil pansus I yang dibacakan Feri Alwi dan Idham Tergun

Masih banyak baik pegawai, masyarakat maupun pejabat Pemkab Banyuasin merokok sembarangan di kawasan KTR.

Surat ini, mengajak dan menghimbau agar setiap bangunan menyediakan APAR di bangunan mereka.

Perda Pilkades ini akan dievaluasi. Terutama mengenai aturan sanksi bagi cakades yang mengundurkan diri.

Alex Noerdin mengatakan, lima Raperda ini diharapkan dapat dibahas melalui tahapan pembicaraan dalam rapat Paripurna DPRD Sumsel

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved