Berita Pali

DPMD PALI Dorong BUMDes Bangkit, Jadi Motor Kemandirian Ekonomi Desa

DPMD PALI Kabupaten PALI terus berupaya menghidupkan kembali BUMD yang selama ini mati suri.

SRIPOKU/Apriansyah Iskandar
DORONG BUMDES -- Kepala DPMD PALI, Edy Irwan, SE, M.Si, saat ditemui disela kegiatan fasilitasi pembangunan ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa di Guest House Komplek Pertamina Pendopo, Selasa (21/10/2025). Ia mendorong Bumdes untuk bangkit dan menjadi motor kemandirian ekonomi desa. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALI -- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terus berupaya menghidupkan kembali Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang selama ini mati suri. 

Langkah ini dilakukan untuk menggali potensi lokal sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Gebrakan tersebut sejalan dengan program Bupati PALI, Asgianto ST yang mendorong terwujudnya gerakan “Satu Desa, Satu Produk” sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

Untuk memperkuat upaya itu, DPMD PALI menggelar kegiatan fasilitasi pembangunan ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa di Guest House Komplek Pertamina Pendopo, Selasa (21/10/2025). 

Acara ini dihadiri 65 kepala desa beserta perangkatnya dan pengurus BUMDes se-Kabupaten PALI, serta menghadirkan narasumber dari Dinas Pertanian dan Tenaga Ahli Kementerian Desa.

Kepala DPMD PALI, Edy Irwan, ditemui disela kegiatan menegaskan pentingnya peran BUMDes dalam mendongkrak perekonomian desa.

“Kita ingin menggerakkan kembali BUMDes dengan pengurus baru yang dipilih melalui musyawarah desa. Harapannya, mereka mampu menjalankan usaha sesuai potensi yang ada di wilayah masing-masing,” ujar Edy Irwan.

Menurutnya, kebangkitan BUMDes akan menjadi pintu masuk tumbuhnya ekonomi desa. 

Ketika potensi lokal tergarap dengan baik, PADes ikut meningkat dan kemandirian desa pun terbentuk.

“Dengan menggali potensi yang ada, cita-cita Pak Bupati untuk mewujudkan Satu Desa, Satu Produk bisa tercapai. Dampaknya, ekonomi kerakyatan tumbuh dan PADes meningkat,” imbuhnya.

Edy juga menyoroti pengelolaan Dana Desa tahun 2025 yang mengalokasikan 20 persen untuk program ketahanan pangan. 

Dana tersebut, kata dia, dikelola langsung oleh BUMDes, sehingga keberadaan badan usaha milik desa itu harus benar-benar aktif dan transparan.

“BUMDes harus jeli membaca peluang dan melaporkan hasil pengelolaan secara terbuka. Hasilnya nanti diharapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat sekitar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Edy menekankan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam menggali potensi yang dimiliki.

“Pemerintah desa adalah ujung tombak pembangunan. Untuk itu, kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi ekonomi lokal harus terus diasah,” jelasnya.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved