BBM Nonsubsidi Hilang di Pasaran Kawasan Sumsel, Tata Kelola Distribusi BBM Dipertanyakan

Ringkasan Berita:

• Kelangkaan solar dan BBM nonsubsidi di Palembang disebut sebagai implementation gap, karena meski stok diklaim aman, banyak SPBU kosong
• Paradoks Sumsel sebagai daerah penghasil energi muncul karena tata kelola distribusi dan kapasitas pengawasan dianggap lebih lemah dibandingkan Jawa
• DPRD Sumsel akan memanggil Pertamina, SPBU, dan SKK Migas melalui RDP untuk mengevaluasi penyebab kelangkaan dan menuntut perbaikan kebijakan distribusi agar kondisi segera normal.

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, baik yang bersubsidi maupun nonsubsidi, bagi kendaraan diesel yang sudah terjadi beberapa pekan di Sumatera Selatan (Sumsel), khususnya Kota Palembang, menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat.

Kondisi ini ironis mengingat Provinsi Sumsel adalah daerah penghasil atau produsen BBM yang dijual kepada masyarakat.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Dr. Muhammad Husni Tamrin, kelangkaan BBM jenis tertentu ini dapat disebut sebagai paradoks. Meskipun stok diklaim aman, kenyataannya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di lapangan kosong.

“Kalau kita menggunakan kacamata kebijakan publik, paradoks 'stok aman tapi SPBU kosong' itu adalah tanda klasik implementation gap. Dalam dokumen dan konferensi pers, semuanya tampak rapi, tetapi di tingkat distribusi terjadi kemacetan,” katanya, Rabu (10/12/2025).

Husni menjelaskan, ia belum mengetahui secara pasti penyebab kemacetan distribusi di lapangan, apakah karena desain aturan (kuota, jam layanan, lokasi SPBU yang dibatasi), karena policy leakage (solar subsidi bocor ke kendaraan dan sektor yang tidak berhak), atau karena lemahnya pengawasan di sepanjang rantai pasok.

“Ini juga contoh principal agent problem. Pemerintah pusat dan Pertamina mengklaim sudah menyalurkan sesuai prosedur, namun agen-agen di lapangan (SPBU, distributor, bahkan oknum aparat dan pelaku usaha) memiliki insentif sendiri yang tidak selalu sejalan dengan tujuan subsidi tepat sasaran. Akibatnya, konsumen yang seharusnya dilindungi justru yang paling menderita,” paparnya.

Husni mengungkapkan, dibandingkan Pulau Jawa yang tidak mengalami kelangkaan hingga antrean panjang kendaraan di SPBU, kondisi Sumsel memperlihatkan ketimpangan kapasitas tata kelola.

“Di sini ada ketimpangan kapasitas tata kelola jaringan SPBU, sistem pengawasan, dan respons korektif. Di Jawa, umumnya lebih kuat, sehingga gangguan distribusi cepat terkoreksi sebelum berubah menjadi antrean berhari-hari,” ujarnya.

Ironisnya, Sumsel sebagai “daerah penghasil” justru terjebak dalam posisi lemah di hilir karena migas masuk ke sistem nasional. Sementara itu, kebijakan kuota dan pola distribusi tidak cukup sensitif terhadap profil ekonominya sebagai koridor logistik.

“Jadi, pertanyaannya bukan lagi barang itu ke mana, tetapi mengapa desain kebijakan dan tata kelola distribusi dibiarkan menghasilkan antrean panjang, biaya sosial tinggi, dan ketidakpastian bagi sopir serta pelaku usaha. Pada titik inilah pemerintah dan Pertamina wajib membuka data kuota–realisasi secara transparan dan berani mengakui, lalu memperbaiki, cacat kebijakannya sendiri,” pungkasnya.

Baca juga: BBM Non Subsidi Juga Sulit Didapat, Komisi IV DPRD Sumsel Segera Panggil Pihak Terkait

Baca juga: Sejumlah BBM Langka di Sumsel Termasuk Palembang, Pertamina Pastikan Stok Aman, Singgung Soal Cuaca

DPRD Sumsel Akan Panggil Pihak Terkait

Di sisi lain, buntut dari sulitnya mendapatkan BBM nonsubsidi, seperti jenis Dexlite maupun Pertamax Dex di sejumlah SPBU di Kota Palembang, Komisi IV DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) akan memanggil pihak terkait.

Menurut anggota Komisi IV DPRD Sumsel, MF Ridho, pemanggilan itu akan dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengetahui penyebab kelangkaan BBM, baik nonsubsidi maupun bersubsidi, yang terjadi di Palembang.

“Kita sama-sama mengetahui, dalam beberapa minggu belakangan ini, banyak kesulitan untuk mendapatkan jenis BBM bersubsidi ataupun nonsubsidi, khususnya di hampir semua SPBU yang ada di Kota Palembang. Bukan orang lain saja yang mengalami, tapi kita-kita (anggota DPRD) juga mengalami langsung,” kata Ridho.

Ridho menjelaskan, sulitnya mendapatkan BBM nonsubsidi sangatlah ironis, padahal Provinsi Sumsel selama ini dikenal sebagai lumbung energi.