BBM Non Subsidi Juga Sulit Didapat, Komisi IV DPRD Sumsel Segera Panggil Pihak Terkait

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Buntut dari sulitnya mendapatkan BBM (Bahan Bakar Minyak) non subsidi, seperti jenis Dexlite maupun Pertamax Dex di sejumlah Stasiun Pengisian BBM Umum (SPBU) yang ada di kota Palembang. Komisi IV DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) akan memanggil pihak terkait.

Menurut anggota Komisi IV DPRD Sumsel MF Ridho, pemanggilan itu melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), sehingga diketahui kelangkaan BBM non subsidi maupun subsidi yang ada di Palembang.

"Kita sama-sama mengetahui dalam beberapa minggu belakangan ini, banyak kesulitan untuk mendapatkan jenis BBM bersubsidi ataupun non subsidi, khususnya di hampir SPBU yang ada di kota Palembang. Bukan orang lain saja mengalami, tapi kita- kita (anggota DPRD)  juga mengalami langsung," kata Ridho, Selasa  (9/12/2025).

Dijelaskan Ridho, sulitnya didapat BBM non subsidi tersebut, baginya sangat ironis padahal provinsi  Sumsel, selama ini dikenal sebagai lumbung energi. 

"Ini sangat ironis, dimana selama ini tidak pernah terjadi namun ini terjadi seperti di kota Palembang atau lingkup provinsi  Sumsel," paparnya.

Sedangkan di pulau Jawa yang notabenenya jumlah kendaraan jauh lebih banyak, tapi berbeda kondisinya (tak langkah).

"Sementara di Sumsel, pabrik penghasil BBM sumbernya dari Sumsel, namun nyatanya kesulitan," tandasnya.

Ditambahkan Ridho, ia berharap pihak terkait seperti Pertamina, pengusaha SPBU, SKK Migas yang berwenang mengatur distribusi BBM, untuk bisa menyelesaikan masalah ini segera, mengingat masyarakat yang dirugikan.

"Tolong jangan terlalu lama membiarkan ini terjadi, apalagi sudah banyak berkomentar (di medsos) dan sudah melakukan aksi  dan jelas hal- hal seperti ini tidak baik . Kami berharap siapa yang punya wewenang atau kapasitas mengatur ini, tolong di cek dan tolong diperbaiki sehingga tidak terjadi kondisi seperti kelangkaan BBM, antrean panjang," tuturnya .

Dilanjutkan politisi partai Demokrat ini, jika memang ada mungkin 'efek' pengaturan oleh Pemprov Sumsel untuk jadwal pengisian BBM subsidi di SPBU menjadi bahan bakar lain langkah, untuk direvisi kebijakan yang ada secara bersama.

"Tolong dikaji dan didiskusikan ulang, karena kebijakan itu bukan kebijakan sepihak Pemprov, karena dari hasil rapat terpadu menerapkan aturan pengisian BBM subsidi," acapnya.

Ridho pun memastikan komisi IV akan mengatur agenda RDP, dan InsyaAllah pada bulan Desember ini, dengan pihak- pihak terkait dan nanti koordinasi dengan Pemprov, yang pasti berkaitan dengan macetnya distribusi BBM yang ada di SPBU. 

"Kalau tidak selesai di daerah, akan kita sampaikan ke kementerian dan DPR RI yang membidangi. Kita berharap tidak ada pihak- pihak yang mencari peluang, atau sengaja membuat kondisi seperti ini sehingga membuat resah," pungkasnya.

(*)