BBM Nonsubsidi Hilang di Pasaran Kawasan Sumsel, Tata Kelola Distribusi BBM Dipertanyakan

“Ini sangat ironis. Kondisi ini belum pernah terjadi, namun ini terjadi di Kota Palembang atau lingkup Provinsi Sumsel,” paparnya.

Padahal, di Pulau Jawa yang notabene memiliki jumlah kendaraan jauh lebih banyak, kondisinya berbeda (tidak langka).

“Sementara di Sumsel, pabrik penghasil BBM sumbernya dari Sumsel, namun nyatanya kesulitan,” tandasnya.

Ridho berharap, pihak terkait seperti Pertamina, pengusaha SPBU, dan SKK Migas yang berwenang mengatur distribusi BBM, dapat segera menyelesaikan masalah ini, mengingat masyarakat yang dirugikan.

“Tolong jangan terlalu lama membiarkan ini terjadi, apalagi sudah banyak komentar (di media sosial) dan sudah ada aksi. Jelas hal-hal seperti ini tidak baik. Kami berharap siapa pun yang punya wewenang atau kapasitas mengatur ini, tolong dicek dan diperbaiki sehingga tidak terjadi kondisi seperti kelangkaan BBM, antrean panjang,” tuturnya.

Politisi Partai Demokrat ini melanjutkan, jika kelangkaan bahan bakar lain merupakan 'efek' pengaturan jadwal pengisian BBM subsidi di SPBU oleh Pemprov Sumsel, ia meminta agar kebijakan yang ada direvisi bersama-sama.

“Tolong dikaji dan didiskusikan ulang, karena kebijakan itu bukan kebijakan sepihak Pemprov, melainkan dari hasil rapat terpadu menerapkan aturan pengisian BBM subsidi,” ujarnya.

Ridho pun memastikan Komisi IV akan mengatur agenda RDP, dan Insyaallah akan dilaksanakan pada bulan Desember ini, dengan pihak-pihak terkait, dan nanti akan berkoordinasi dengan Pemprov, yang pasti berkaitan dengan macetnya distribusi BBM di SPBU.

“Kalau tidak selesai di daerah, akan kita sampaikan ke kementerian dan DPR RI yang membidangi. Kita berharap tidak ada pihak-pihak yang mencari peluang, atau sengaja membuat kondisi seperti ini sehingga membuat resah,” pungkasnya.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com