Tak Ada Koordinasi Soal MBG, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Kritik Perwakilan BGN

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Wakil ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) David Hardiyanto Aljufri mengkritik kinerja perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) di wilayah Sumsel, yang selama ini tidak ada koordinasi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

MBG adalah salah satu program pemerintah Indonesia yang mulai dijalankan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ditujukan untuk memberikan makanan sehat dan bergizi secara gratis kepada pelajar di sekolah serta kelompok masyarakat tertentu.

Menurut David, meski bukan mitra dari komisi V DPRD Sumsel, namun jika ada keracunan makanan di program MBG, masyarakat mengadunya ke DPRD.

"Yang jadi masalah, perwakilan BGN yang ada di Sumsel tidak pernah berkoordinasi dengan DPRD Sumsel. Sebab ketika ada masalah, kami selalu mendapat aduan dari masyarakat," kata David.

Baca juga: DPRD Sumsel Ungkap Kendala Dapur MBG Hanya Terealisasi 30 Persen Dari Target 798

Baca juga: Belum Ada Dapur MBG di Banyuasin Ajukan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi

Dikatakan mantan ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang tersebut, selama ini pihaknya tidak mengetahui pokok permasalahan dan kendala dalam merealisasikan program MBG di Sumsel, karena tidak ada komunikasi.

"Mestinya, memang BGN strukturnya dari pusat ke bawah, tapi minimal koordinasi dengan legislatif  yang membidangi (Komisi V), sehingga minimal kami mengetahui permasalahan atau kendala yang ada selama ini," ucapnya.

Ditambahkan politisi Golkar ini, jika ada koordinasi atau komunikasi yang baik dengan DPRD Sumsel (komisi V), pastinya permasalahan atau kendala akan dicarikan solusi bersama.

"Meski dalam struktur kerja tidak ada, karena BGN itu dari nasional langsung ke SPPG. Tapi minimal kami komisi V mendapatkan gambaran seperti apa tentunya, karena setiap kejadian keracunan kami jadi sasaran masyarakat," sesalnya.

Dilanjutkan David, dari informasi yang didapat dari daerah pemilihannya (Dapil), jika masih banyak anak-anak sekolah yang belum mendapatkan makanan dari program MBG yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto tersebut, sehingga pihaknya juga mendorong agar program ini harus dikawal sehingga anak-anak bisa menerima manfaat untuk menuju Indonesia Emas 2045.

"Kalau di Dapil saya seperti Empat Lawang itukan dapurnya masih sedikit, dan kuota setiap dapur untuk menyediakannya cukup banyak, belum lagi jarak ke lokasi sekolah tidak dekat," pungkasnya.

Sekadar informasi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden RI Prabowo Subianto, bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak, berpotensi  tinggi mengatasi stunting, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun dalam pelaksanaannya perlu ada perbaikan tata kelola yang matang, pengawasan ketat, profesionalisme pelaksana, serta keterlibatan ahli gizi untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan aman bagi anak-anak Indonesia.

Program MBG yang telah berjalan bertahap sejak awal tahun 2025 tersebut, dibutuhkan penyempurnaan kedepannya, mengingat masih cukup kendala dilapangan dalam pelaksanaannya.

Di mana, dari target ideal dapur MBG sebanyak 798 yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari BGN di wilayah Sumsel, saat ini yang baru beroperasional sekitar 30 persen dan tersebar di 17 Kabupaten kota.

Baca berita menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel