DPRD Sumsel Ungkap Kendala Dapur MBG Hanya Terealisasi 30 Persen Dari Target 798

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden RI Prabowo Subianto, harus terus didukung semua pihak karena meningkatkan kualitas gizi anak, berpotensi  tinggi mengatasi stunting,  serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Meski begitu, dukungan ini perlu disertai perbaikan tata kelola yang matang, pengawasan ketat, profesionalisme pelaksana, serta keterlibatan ahli gizi untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan aman bagi anak-anak Indonesia.

Menurut ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Alwis Gani, program MBG yang telah berjalan bertahap sejak awal tahun 2025 tersebut, dibutuhkan penyempurnaan kedepannya, mengingat masih cukup kendala dilapangan dalam pelaksanaannya.

Ia mengungkapkan, dari target ideal dapur MBG sebanyak 798 yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Badan Gizi Nasional (BGN) di wilayah Sumsel, saat ini yang baru beroperasional sekitar 30 persen dan tersebar di 17 Kabupaten kota.

"Dapur MBG sendiri di Sumsel terdata ada 789 yang tersebar di 17 Kabupaten kota, dan yang baru teralisasi sekitar 30 persen," kata Alwis, Senin (6/10/2025).

Dijelaskan Alwis, belum tingginya angka realisasi dapur yang beroperasi tersebut, ada beberapa kendala diantaranya masalah dana, hingga jaringan pasokan untuk kebutuhan dapur khususnya di daerah.

"Hambatannya pertama biaya mendirikan dapur itu mahal (sekitar Rp 2 miliar), infrastruktur artinya sebagian pasokan dapur  itu sendiri pasokan untuk dapur ini sendiri belum mencukupi atau memadai," paparnya.

Baca juga: Sudah Ada 11.928 Penerima Manfaat di Pagar Alam yang Menikmati Program MBG

Baca juga: Belum Ada Dapur MBG di Banyuasin Ajukan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi

Sehingga untuk merealisasikan masalah pasokan, diungkapkan Alwis akan digerakkan lintas sektoral, seperti koperasi merah putih untuk memasok kebutuhan dapur, sehingga tidak mempengaruhi pasokan yang ada.

"Selama ini masalah pasokan, ada beberapa tempat itu dapurnya sudah siap karena mendirikan dapur itu tidak kecil bisa Rp 2 M. Kalau kita lihat hambatan selama ini kenapa ada basi atau lainnya itu karena cukup banyak kuota 1 dapur mengelolanya,  mestinya kuota itu cukup 1.000-1500 per dapur paling maksimal, kalau hingga tiga sampai empat ribu masaknya bisa dari sore, semakin besak kuotanya jaraknya jauh masaknya lebih cepat, yang terkadang makanannya tidak enak lagi. Kemudian seleksi bahan baku yang jadi masalah," tandasnya.

Ditambahkan politisi Gerindra ini, jumlah dapur di Sumsel sebanyak 798 tersebut dianggap ideal, jika berdasarkan jumlah anak-anak yang menerima manfaat, dan kedepan diharapkan bisa teralisi.

"Idealnya begitu (798 dapur), berdasarkan jumlah yang menerima manfaat, dan sudah sebagian berjalan, tapi di daerah pedalaman atau jauh belum dapat, dan ini sedang dirapikan," ungkapnya.

Disisi lain, terkait rencana insentif guru program MBG dapat insentif, hal itu masih menunggu petunjuk pelaksanaan (Juklak) dari pemerintah pusat, dan semuanya dari anggaran APBN bukan dari APBD.

"Pendamping guru untuk penanggung jawab MBG kita masih menunggu Juklak dari pusat, karena ini harapan dari lintas sektoral ada nakes, tenaga pendidikan dan sebagainya, itu masih diatur dibicarakan tingkat kementrian, kemarin ada menteri pendidikan, menteri kesehatan, maupun pihak BGN karena  lintas sektoral saat rapat di Jakarta dan masih diatur. Dan pastinya insentif guru itu nanti dari APBN itulah. Dimana untuk MBG ini ada dana alokasi khusus," pungkasnya.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com