Realisasi Dapur MBG di Sumsel Baru 30 Persen, DPRD Ungkap Kendala Biaya dan Pasokan

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden RI Prabowo Subianto harus terus didukung semua pihak karena berpotensi tinggi meningkatkan kualitas gizi anak, mengatasi stunting, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Meskipun begitu, dukungan ini perlu disertai perbaikan tata kelola yang matang, pengawasan ketat, profesionalisme pelaksana, serta keterlibatan ahli gizi untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan aman bagi anak-anak Indonesia.

Ketua Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Alwis Gani, mengatakan bahwa program MBG yang telah berjalan bertahap sejak awal tahun 2025 tersebut membutuhkan penyempurnaan ke depan, mengingat masih terdapat cukup banyak kendala di lapangan dalam pelaksanaannya.

Ia mengungkapkan, dari target ideal 798 dapur MBG yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Badan Gizi Nasional (BGN) di wilayah Sumsel, saat ini yang baru beroperasional sekitar 30 persen dan tersebar di 17 kabupaten/kota.

"Dapur MBG di Sumsel terdata ada 798 yang tersebar di 17 kabupaten/kota, dan yang baru terealisasi sekitar 30 persen," kata Alwis, Senin (6/10/2025).

Kendalanya: Biaya dan Jaringan Pasokan

Alwis menjelaskan, belum tingginya angka realisasi dapur yang beroperasi tersebut disebabkan beberapa kendala, di antaranya masalah dana dan jaringan pasokan untuk kebutuhan dapur, khususnya di daerah.

"Hambatannya pertama, biaya mendirikan dapur itu mahal (sekitar Rp2 miliar). Infrastruktur, artinya sebagian pasokan untuk dapur itu sendiri belum mencukupi atau memadai," paparnya.

Untuk merealisasikan masalah pasokan, Alwis mengungkapkan akan digerakkan lintas sektoral, seperti Koperasi Merah Putih, untuk memasok kebutuhan dapur sehingga tidak memengaruhi pasokan yang ada.

"Selama ini masalah pasokan, ada beberapa tempat itu dapurnya sudah siap. Kenapa ada [makanan] basi atau lainnya, itu karena kuota yang dikelola satu dapur cukup banyak. Seharusnya kuota itu cukup 1.000–1.500 per dapur paling maksimal. Kalau hingga tiga sampai empat ribu, masaknya bisa dari sore, semakin besar kuotanya, jaraknya jauh, masaknya lebih cepat, yang terkadang makanannya tidak enak lagi. Kemudian seleksi bahan baku juga menjadi masalah," tandasnya.

Politisi Gerindra ini menambahkan, jumlah dapur di Sumsel sebanyak 798 tersebut dianggap ideal jika berdasarkan jumlah anak-anak yang menerima manfaat. Ia berharap ke depan dapat terealisasi seluruhnya.

"Idealnya begitu (798 dapur), berdasarkan jumlah yang menerima manfaat, dan sudah sebagian berjalan, tapi di daerah pedalaman atau jauh belum dapat, dan ini sedang dirapikan," ungkapnya.

Baca juga: Tak Ada Koordinasi Soal MBG, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Kritik Perwakilan BGN

Baca juga: DPRD Sumsel Ungkap Kendala Dapur MBG Hanya Terealisasi 30 Persen Dari Target 798

Insentif Guru Menunggu Juklak Pusat

Di sisi lain, terkait rencana insentif bagi guru pendamping program MBG, hal itu masih menunggu petunjuk pelaksanaan (Juklak) dari pemerintah pusat. Alwis memastikan seluruh pembiayaan insentif tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dari APBD.

"Pendamping guru sebagai penanggung jawab MBG kita masih menunggu Juklak dari pusat, karena ini harapan dari lintas sektoral. Ada nakes, tenaga pendidikan, dan sebagainya. Itu masih diatur dan dibicarakan di tingkat kementerian. Kemarin ada Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, maupun pihak BGN, karena [ini] lintas sektoral saat rapat di Jakarta dan masih diatur. Dan pastinya insentif guru itu nanti dari APBN. Di mana untuk MBG ini ada dana alokasi khusus," pungkasnya.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com