Lipsus : Antrean Pertalite Makin Panjang, Efek Domino Kenaikan Drastis Harga Pertamax di Sumsel

Deru juga optimis bahwa gejolak harga BBM ini tidak akan menjatuhkan daya beli masyarakat Sumsel secara ekstrem.

Ia memaparkan data statistik di mana pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan masih kokoh berdiri di atas 5 persen, dibarengi dengan tren penurunan angka kemiskinan dan inflasi yang terkendali.

Bahkan, menurut Deru, penguatan mata uang Dolar AS yang menyertai kenaikan harga minyak ini membawa berkah tersendiri bagi komoditas lokal Sumsel. "Petani karet kita saat ini justru sedang menikmati kenaikan harga jual komoditas. Pemprov tentu akan terus menjaga stabilitas agar pertumbuhan ini tetap terjaga," tutupnya.

Data Finansial: Struktur Harga Baru BBM di Wilayah Sumatera Selatan

(Berlaku per Rabu, 10 Juni 2026)

Meskipun Pertamax 92 dan Pertamax Turbo mengalami lonjakan harga, lini produk bakar berbasis gasolin dan gasoil jenis "Dex" justru mengalami penurunan harga yang cukup signifikan demi menyesuaikan harga pasar keekonomian global.

Jenis Bahan Bakar    Kategori    Harga Lama (per Liter)    Harga Baru (per Liter)    Perubahan    Status

Pertalite    Subsidi    Rp10.000    Rp10.000    Rp0    Tetap
Bio Solar    Subsidi    Rp6.800    Rp6.800    Rp0    Tetap
Pertamax 92    Nonsubsidi    Rp12.600    Rp16.650    +Rp4.050    Naik
Pertamax Turbo    Nonsubsidi    Rp20.350    Rp21.200    +Rp850    Naik
Dexlite    Nonsubsidi    Rp26.600    Rp23.500    -Rp3.100    Turun
Pertamax Dex    Nonsubsidi    Rp28.500    Rp25.350    -Rp3.150    Turun

Hingga laporan ini diturunkan, situasi di berbagai SPBU di Sumatera Selatan masih menunjukkan pola yang sama: sepinya lini pertamax dan ujian kesabaran yang harus dihadapi warga di jalur subsidi.

Komisi 4 Pertanyakan Ketersediaan BBM 

Komisi IV DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, serta antrean panjang kendaraan di SPBU untuk membeli BBM. Padahal, Sumsel selama ini dikenal sebagai salah satu daerah lumbung energi minyak dan gas (migas).

Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, M. Yansuri, didampingi anggota komisi, Muhammad F Ridho, menilai bahwa kebijakan yang diterapkan selama ini perlu ditinjau ulang. Terutama mengenai pengaturan pembelian BBM di SPBU yang sering kali menyebabkan kemacetan arus lalu lintas.

Pihaknya mendorong Gubernur dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk duduk bersama PT Pertamina, Hiswana Migas, serta pihak terkait lainnya guna mencari solusi terbaik.

“Menurut saya, kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada khususnya, agar meninjau ulang kebijakan yang sudah diterapkan selama ini. Duduk bersama Pertamina dan Hiswana Migas untuk mencari solusi,” ujarnya, Rabu (10/6/2026).

Sementara itu, F Ridho mengaku heran dengan pernyataan Pertamina selama ini yang menyebutkan bahwa ketersediaan bahan bakar di Sumsel selalu aman dan cukup. Namun, kondisi di lapangan justru bertolak belakang dengan munculnya antrean panjang di sejumlah SPBU.

“Ini kan bertolak belakang dengan kondisi di lapangan, bahwa terjadi antrean panjang di setiap SPBU,” katanya.

Ia menegaskan, fungsi pemerintah adalah hadir untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terlebih, masyarakat mendapatkan BBM tersebut dengan cara membeli, bukan menerima bantuan, sehingga mereka berhak mendapatkan pelayanan yang nyaman tanpa harus mengantre panjang hingga memicu kemacetan.