Lipsus : Antrean Pertalite Makin Panjang, Efek Domino Kenaikan Drastis Harga Pertamax di Sumsel

Migrasi massal penikmat RON 92 ke RON 90 ini memicu kerugian waktu bagi konsumen yang sejak awal merupakan pengguna BBM bersubsidi. Imron, seorang pengendara sepeda motor di Sekayu, mengeluhkan waktu tunggunya yang melonjak drastis.

"Sekarang mau beli Pertalite harus antre sampai 30 menit. Semua orang pindah ke Pertalite karena harga Pertamax sudah tidak masuk akal, hampir bisa dapat dua liter Pertalite. Padahal di Sekayu SPBU terbatas dan BBM subsidi sering cepat habis," tutur Imron dengan nada gusar.

Jeritan Ibu Rumah Tangga di Metropolitan Palembang

Di pusat kota Palembang, tepatnya di kawasan Plaju, dinamika serupa terjadi. Hendra, seorang pengawas SPBU setempat, mengonfirmasi bahwa perubahan harga tangki nonsubsidi ini berlaku serentak tepat pada pukul 00.00 WIB.

Susi, seorang ibu rumah tangga yang sedang terburu-buru mengantarkan anaknya ke sekolah, sempat bersitegang kecil dengan petugas dispenser karena terkejut melihat angka di mesin digital SPBU.

"Ladooh, naik ya? Mahal sekali harganya sampai Rp16 ribuan per liter," seru Susi.

Menurut Susi, masyarakat kecil atau orang-orang yang sedang dalam kondisi darurat sering kali terpaksa membeli Pertamax agar tidak terlambat ke tujuan akibat antrean Pertalite yang kronis.

"Kalau harganya naik setinggi ini, kami rakyat kecil makin susah. Kami mohon pemerintah jangan asal menaikkan harga. Sudahlah harus antre lama, kalau terburu-buru terpaksa beli yang mahal," keluh Susi.

Kritik Parlemen: Kebijakan Instan yang Tidak Populis

Kebijakan menaikkan harga Pertamax di tengah malam ini memantik kritik tajam dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kota Palembang, Mgs Syaiful Padli, mengutuk keras metode penetapan harga yang dianggap "kucing-kucingan" dengan rakyat.

"Kita berduka atas kenaikan Pertamax secara diam-diam pada tengah malam, mengulang pola-pola lama. Ini adalah sebuah kebijakan yang sangat tidak populis di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang merangkak berat," tegas politisi PKS tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Palembang ini memperingatkan pemerintah mengenai ancaman nyata di lapangan: migrasi besar-besaran kelas menengah.

"Jangan sampai masyarakat yang tadinya mandiri menggunakan nonsubsidi justru ikut berebut Pertalite. Dampaknya adalah gesekan dan persaingan di jalur subsidi, memakan hak masyarakat kurang mampu yang seharusnya menjadi prioritas," papar Syaiful. 

Ia mendesak pemerintah pusat mencari instrumen fiskal lain yang lebih elegan ketimbang memilih jalur instan menaikkan harga BBM.

Baca juga: Pasca Kenaikan Pertamax, Antrean Pertalite Diserbu Pengendara di Sejumlah SPBU Palembang

Baca juga: Harga Pertamax Naik Drastis, Menkeu Purbaya Optimis Inflasi Nasional Tak Bakal Goyang

Respon Gubernur: "Ekonomi Sumsel Baik, yang Mampu Harap Tahu Diri"

Berbeda dengan suara parlemen, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menanggapi penyesuaian harga ini secara lebih makro dan normatif. Bertempat di Griya Agung, Deru menjelaskan bahwa fluktuasi harga BBM nonsubsidi adalah hal yang tidak bisa dihindari karena terikat langsung pada harga minyak mentah dunia (Indonesian Crude Price/ICP).
"Pertamax ini barang nonsubsidi, jadi harganya memang mengikuti pasar internasional. Kalau harga minyak dunia naik, tentu ada penyesuaian pasar keekonomian. Yang paling penting bagi kita adalah BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar harganya tetap dan tidak naik," ujar Herman Deru.

Menanggapi kekhawatiran jebolnya kuota Pertalite akibat migrasi konsumen, Deru mengetuk kesadaran moral para pemilik kendaraan mewah di Sumatera Selatan.

"Saya mengajak semua pemilik kendaraan, jika Anda merasa mampu dan kendaraan Anda tidak layak menggunakan BBM subsidi, jangan ikut mengantre di sana. Subsidi itu hak masyarakat kecil, kendaraan niaga, dan kelompok yang membutuhkan," tegasnya.