Status PPPK JS Suami Ceraikan Istri di Aceh Singkil Tak Bisa Dicabut, Safitri Coba Ikhlaskan

JS sebelumnya bekerja serabutan. 

Selain nelayan, ia juga sempat kerja kuli bangunan.

Baca juga: Ratukan Dia, Saya Ikhlas Pesan Melda Safitri Jika Nanti sang Mantan Suami, JS Menikah Lagi

Safitri mengatakan bahwa sang anak kerap mencari ayahnya, namun ia beralasan JS tengah bekerja mencari ikan.

"Dia nelayan cari ikan, kalau ada di bagian bangunan dia kerja bangunan, apa aja dilakukannya," kata Safitri.

Bukan tak berusaha, Safitri menyebut JS selalu berusaha mencari uang untuk dibawa pulang, namun kadang pulang dari mencari kain tak mendapatkan hasil.

Seiring berjalan waktu, JS menjadi tenaga honorer Satpol PP di Aceh Singkil hingga lulus PPPK.

Ia justru menceraikan istrinya sebelum dilantik menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Bupati Aceh Singkil Sebut Tak Dipecat

Bupati Aceh Singkil, Safriadi Manik atau akrab disapa Haji Oyon, menanggapi desakan publik yang meminta pemecatan segera terhadap JS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang viral menceraikan istrinya, Melda Safitri, beberapa hari menjelang pelantikannya.

Bupati menegaskan bahwa Pemkab tidak akan mengambil langkah pemecatan secara terburu-buru.

Ia memilih untuk memprioritaskan proses penyelidikan dan upaya mediasi demi menyelamatkan rumah tangga JS dan Safitri yang telah dikaruniai dua anak tersebut.

"Belum dipecat, apapun belum. Sekarang kita penyelidikan dulu, baru kita ajak dan kita utamakan kalau bagi pribadi saya dan juga sebagai Bupati, harus dirujukkan kembali, tidak ada cerai menceraikan," ujar Bupati Safriadi Oyon, dilansir dari unggahan manajer Safitri, Rita Sugiarti Ricentil Panggabean, Sabtu (25/10/2025).

Menurut Safriadi, fokus utama Pemkab saat ini adalah nasib kedua anak yang menjadi korban dari perpisahan orang tua mereka.

"Kan mereka belum bercerai habis, kita mediasi supaya sebaiknya sedapatnya mereka harus bersatu kembali, karena yang kita sedihkan ada dua anak," tegasnya.

Selama status pernikahan (cerai) belum final di mata hukum, dan proses klarifikasi internal masih berjalan, Pemkab tidak akan mengambil tindakan ekstrem seperti pemecatan untuk menghindari kesalahan prosedur atau sanksi yang tidak proporsional.