Tutut Soeharto Gugat Menteri Keuangan

Alasan Tutut Soeharto Gugat Menkeu Purbaya ke PTUN Jakarta, Diduga Soal Pencegahan ke Luar Negeri

Ini alasan Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto menggugat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke Pengadilan

Penulis: Laily Fajrianty | Editor: Weni Wahyuny
Bank Warta Kota
TUTUT GUGAT MENKEU - Putri Presiden ke-2 Soeharto, Siti Hardiyanti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto, menggugat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta. Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, gugatan dilayangkan Tutut karena dirinya dicegah ke luar negeri atau pengajuan Menteri Keuangan akibat urusan piutang negara. 

Diketahui Purbaya Yudhi Sadewa bukan orang sembarangan di dunia perekonomian.

Ia dirinya merupakan salah satu ekonom ternama yang ada di Indonesia.

Melansir dari berbagai sumber, tercatat Purbaya merupakan ekonom dan insinyur berasal dari Bogor, Jawa Barat.

Pria kelahiran 7 Juli 1964 kini berusia 61 tahun merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung (Ir.) dan Universitas Purdue

Ya Purbaya memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB), memperoleh gelar Master of Science (MSc) dan gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. 

Lalu bagaimana rekam jejak kariernya ?

Purbaya ternyata pernah diangkat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.

Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya pernah menjabat di pemerintahan hingga Kadin, yakni:

  • Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Mei 2018-September 2020).
  • Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016 – Mei 2018).
  • Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, KementerianKoordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (November 2015-Juli 2016).
  • Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (April 2015-September 2015).
  • Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2010-2014).
  • Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010-2014).
  • Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan “Pokja IV”, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2016-sekarang).
  • Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (2016-sekarang) dan Anggota Indonesia Economic Forum (2015-sekarang). 

Sebelum terjun di pemerintahan:

  • Purbawa memulai karir sebagai, Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989-1994).
  • Senior Economist di Danareksa Research Institute (Oktober 2000-Juli 2005).
  • Direktur Utama PT Danareksa Securities (April 2006-Oktober 2008).
  • Chief Economist Danareksa Research Institute (Juli 2005-Maret 2013).
  • Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (Maret 2013-April 2015).

Harta Kekayaan

Menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu(10/9/2025).

Berdasarkan data dari e-lhkpn, Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan (Menkeu) memiliki total harta kekayaan mencapai Rp39,2 miliar.

Pada 27 Maret 2024, Purbaya melaporkan harta kekayaan senilai Rp32.847.800.000 ke KPK

Rincian Harta Kekayaan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa 

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp30.500.000.000

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved