TRIBUNSUMSEL.COM- Kepastian soal ribuan eks karyawan Sritex akan mendapatkan pesangon dan THR masih dipertanyakan.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal mendesak Menaker dan Pimpinan Perusahaan PT Sritex serta kurator untuk segera umumkan pesangon dan THR bagi eks karyawan Sritex. 

Ia menyatakan jika selambat-lambatnya H-14 lebaran nilai pesangon dan THR eks karyawan Sritex belum ada kejelasan.

Baca juga: Di-PHK & Belum Terima Pesangon, Ini Kisah Sri Cahyani Eks Karyawan Sritex yang Kini Jualan Takjil

 
Maka Partai Buruh dan KSPI kata Said Iqbal akan mengambil langkah-langkah secara hukum menggugat citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Aksi ribuan buruh, dan kampanye melawan Menaker serta pimpinan Perusahaan yang tidak taat kepada UU Ketenagakerjaan dan Keputusan MK No 68/2024," kata Said Iqbal, Kamis (6/3/2025). 

Adapun dalam putusan tersebut berisi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus ada prosedur bipartit dan tripartit.

"Yang harus dilakukan Menaker adalah langsung saja ke mekanisme dan prosedur tripartit. Panggil pimpinan perusahaan, serikat pekerja, dan perwakilan buruh Sritex, Disnaker Kabupaten Sukoharjo untuk membuat kesepakatan," kata Said Iqbal. 

Ia mengatakan kesepakatan pertama berupa bipartit yang isinya menyatakan penyelesaian kasus PHK buruh PT Sritex diserahkan ke pemerintah.

"Kedua, Menaker membuat anjuran tertulis atau kesepakatan tertulis bipartit dan tripartit dan ditandatangani langsung saja oleh Menaker," kata Said Iqbal.

Ia menjelaskan Partai Buruh dan KSPI terhitung 10 Maret 2025 sudah resmi mendirikan posko pengaduan dan advokasi buruh Sritex.

Posko tersebut berlokasi di depan pabrik PT Sritex Sukoharjo Jawa Tengah. 

"Di samping itu ada juga posko pengaduan dan advokasi buruh PT Sritex di Semarang dan Jakarta. Dengan menempuh mekanisme dan prosedur di atas, maka barulah PHK puluhan ribu buruh PT Sritex sah," tandasnya. 

Menaker Pastikan Karyawan Dapat THR

Ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dipastikan mendapat pesangon dan tunjangan hari raya (THR).

Kabar bahagia tersebut disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang menyatakan bahwa pihak kurator PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Group sudah menegaskan komitmen untuk membayar tunjangan hari raya (THR).

Baca juga: Ini Kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Soal Mantan Karyawan PT Sritex Bakal Dapat THR

 

Menurut Yassierli, hal itu sudah disampaikan oleh pihak kurator dalam rapat bersama beberapa hari lalu.  

"Dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Menko beberapa hari yang lalu, kurator berkomitmen untuk membayarkan THR dan pesangon," ujar Yassierli di Kantor Kemenaker, Jakarta, Rabu (5/3/2025) dilansir dari Kompas.com. 

Sementara itu, saat ditanya apakah THR nantinya akan dibayarkan lebih dulu dari pesangon atau secara bersamaan, Yassierli menyebut pihaknya mengikuti kebijakan kurator.

Sebab hal tersebut sudah menjadi permintaan dari kurator.

"Yang terkait dengan hak-hak yang di Sritex, sekarang kita mengacu kepada kurator, ini sudah ada permintaan dari kurator," katanya.

Selain itu, pihaknya akan membentuk posko untuk membantu mengawal pembayaran jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan jaminan hari tua (JHT) karyawan Sritex yang di PHK.

Posko didirikan di Solo, Jawa Tengah.

Sebelumnya, Koordinator Serikat Pekerja PT Sritex Group, Slamet Kaswanto meminta agar THR untuk karyawan Sritex yang terkena PHK dibayarkan terlebih dulu, sementara itu untuk pesangon bisa dibayarkan setelahnya.

Slamet meminta kepada Komisi IX DPR RI memberikan dukungan untuk mengawal THR segera bisa dibayarkan.

"Kami mohon dorongan ini agar THR itu secepatnya keluarkan dulu. Kalau soal pesangon kita ikuti mekanismenya mau seperti apa," ujar Slamet saat rapat bersama Komisi IX DPR RI pada Selasa (4/3/2025).

"Kita hormati hukum tapi kalau THR ini dan catatannya. Kita ini enggak mengundurkan diri. Kita ini di-PHK oleh kurator. Kalau misal kita mengundurkan diri haknya enggak muncul, boleh," tegasnya.

Menurut Slamet, besaran THR untuk total karyawan yang terkena PHK sebanyak 10.669 orang tentu besar.

Namun, THR untuk masing-masing karyawan sekitar Rp 2 juta sehingga ia menilai masih bisa diupayakan, apalagi THR sangat diperlukan eks karyawan untuk persiapan Idul Fitri.

"Untuk Kabupaten Sukarjo paling Rp 2 juta, tapi itu akan dinanti untuk masyarakat Sukoharjo kan gitu. Kalau dihitung jumlah 10 ribu sekian (karyawan yang di PHK) kan besar memang," tutur Slamet.

"Kurator dia mungkin bahasa Jawanya eman-eman ya ini nanti uang aku kelola kok malah untuk buruh kan gitu kan. (Tapi) Jangan sampai menzolimi lah di bulan puasa. Ini yang kami ingin dorongan dari DPR RI Komisi IX," tegasnya.

Baca juga: Pantas Ribuan Karyawan Sritex Di-PHK Jelang Lebaran, Kurator Ungkap Alasan: Kami Tak Mampu Bayar THR

Slamet pun mengungkapkan, PHK yang diputuskan oleh kurator Sritex dilakukan secara tiba-tiba, sehingga Slamet bertanya-tanya apakah PHK yang dilakukan ini untuk menghindari pemberian THR karyawan.

Semula, kata Slamet, pihaknya telah menyampaikan pesan kepada Presiden terkait kondisi pailit Sritex.

Pesan itu disampaikan pada Oktober 2024 lalu saat Presiden sedang memimpin retreat kabinet di Magelang, Jawa Tengah. 

Kemudian, Kepala Negara merespons dengan penegasan bahwa jangan sampai ada PHK di Sritex sehingga perusahaan tetap harus jalan.

"Jadi, kami berpikir apakah ini yang dimaksud dengan diskresi, karena secara hukum kalau kepailitan kan memang sudah beralih ke kurator. Nah, tentunya dengan dasar amanah itu, perusahaan menjalankan itu, dan karyawan masih bekerja, sampai dengan enam bulan," tutur Slamet.