TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sulit direalisasikan karena histori buruk Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) calon debitur.

Ketua Dewan Pimpinan Real Estate Indonesia (DPD REI) Sumsel Zewwy mengatakan, REI Sumsel menargetkan 17 ribu rumah subsidi tahun ini bisa dimiliki masyarakat.

Namun target itu dinilai cukup berat karena banyak saat ini semakin banyak masyarakat yang terjerat pinjaman online (Pinjol) dan judi online (judol).

Masyarakat masih menganggap sepele judi online dan pinjaman online, padahal dampaknya sangat besar terhadap riwayat catatan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) yang menentukan apakah calon debitur itu layak mendapat pembiayaan atau tidak.

"Catatan kredit rusak, SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan) dan Pinjol (pinjaman online) memengaruhi kegagalan Program MBR bisa terjadi," kata Zewwy Salim, Rabu (5/2/2025).

Program rumah MBR diperuntukkan bagi orang berpendapatan di bawah Rp 8 juta per bulan itu ditarget terealisasi hingga 17 ribu unit untuk Sumsel. 

Angka target penyediaan rumah ini naik dari realisasi tahun 2024 sebesar 10 ribu rumah MBR yang berhasil terserap.

Secara nasional kata Zewwy, melihat dari sisi minat dan animo konsumsi properti terutama perumahan, Sumsel berada di posisi kedua setelah Jawa Barat (Jabar).

Situasi ini sebenarnya mendukung keberhasilan program rumah MBR.

Tetapi catatannya, konsumen tak bisa luput dari histori kredit rusak dan kendala tersebut menjadi tantangan bagi REI Sumsel.

"Data dari 2024 pembangunan properti kita berada di atas Jawa Timur (Jatim) kita berhasil melampaui target," katanya.

Baca juga: Gandus dan Tanjung Barangan Berpotensi Jadi Pusat Properti di Palembang, Air Bersih Jadi Alasan

Baca juga: Tips Beli Rumah Agar Aman dan Nyaman dari Praktisi Properti , Pilih Pengembang yang Terpercaya

Harapan kedepan, tak hanya properti MBR, pembangunan komersil pun harus meningkat dibandingkan 2024.

Sehingga, target masyarakat memiliki hunian sendiri segera tercapai karena backlog Sumsel masih cukup tinggi di angka 400 ribuan.

Selain kendala Pinjol dan judol, masih banyak masyarakat yang belum bankable juga membuat banyak permohonan pengajuan KPR ditolak.

Padahal calon debitur mampu dan punya penghasilan tapi karena tidak punya slip gaji, dan belum bankable atau belum pernah punya catatan perbankan, rekening bank atau transaksi lainnya sehingga permohonan ditolak.