Antisipasi Keterlambatan Hingga Makanan Basi, Pemkab OKI Bentuk Satgas Khusus Awasi MBG

TRIBUNSUMSEL.COM, KAYUAGUNG - Memastikan program makan bergizi gratis (MBG) berjalan sesuai harapan.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel mengambil langkah tegas dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus.

Pembentukan satgas menjadi respons atas berbagai keluhan yang muncul terkait pelaksanaan program strategis nasional mulai dari makanan basi, keterlambatan pengiriman dan ketidak merataan sasaran di sejumlah sekolah.

Program MBG, merupakan inisiatif strategis Presiden menargetkan jutaan pelajar di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten OKI, namun dalam implementasinya, program ini dihadapkan sejumlah tantangan.

Seperti di Kabupaten OKI misalnya, beberapa aduan menunjukkan hidangan basi dan berbau busuk, keterlambatan pasokan makanan, bahkan ada sekolah sama sekali belum tersentuh program.

Menanggapi persoalan tersebut Bupati OKI, Muchendi Mahzareki menegaskan komitmen mengawal program ini dengan sangat serius. 

"Bila masih ditemukan penyaluran MBG yang tidak sesuai aturan, pasti akan ditindak. Kami memastikan program strategis nasional ini terselenggara baik dan benar," kata Muchendi diwawancarai awak media, Jum'at (22/8/2025) siang.

Baca juga: Pemkab Banyuasin Segera Bentuk Satuan Tugas Program Makan Siang Begizi Gratis

Baca juga: Program Makan Siang Gratis di PALI Dihentikan, Dampak Ada 172 Siswa di Talang Ubi Keracunan

Muchendi mengakui adanya temuan di lapangan, ada sekolah di wilayah perkotaan Kayuagung yang belum mendapatkan jatah karena jumlah muridnya yang lebih sedikit. 

"Ini harus segera ditangani, harus merata di seluruh SD," tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Bupati menunjuk M Lubis sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan OKI, sebagai ketua satgas yang beranggotakan personel berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) bertugas monitoring setiap tahapan program mulai penyediaan,  pengolahan, distribusi makanan.

"Kabupaten OKI menjadi daerah kedua di Provinsi Sumsel yang telah membentuk Satgas. Ini bentuk keseriusan Bupati mengawal program pemerintah pusat," kata Lubis. 

Dikatakan Lubis, pihaknya akan turun ke lapangan pada Senin (25/8) depan dan membuka posko pengaduan untuk memastikan program MBG tepat sasaran dan berkualitas.

Lubis juga menekankan pentingnya higienitas dan kualitas makanan.

"Kami menuntut seluruh tenaga dapur MBG memiliki sertifikat penjamin makanan sesuai permenkes nomor 14 tahun 2013 sebagai bentuk perlindungan kesehatan masyarakat," tandasnya.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com