Rapat Paripurna DPRD OKU Timur Bahas KUA-PPAS 2026, Enos: Fokus Pembangunan Berbasis Sektor Unggulan

TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKU Timur menggelar Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I Tahun 2025 di Aula Paripurna DPRD OKU Timur, Selasa (19/8/2025).

Agenda utama rapat adalah penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Dalam kesempatan itu, Bupati OKU Timur, Ir. H. Lanosin, M.T., M.M., menegaskan bahwa rancangan KUA Tahun Anggaran 2026 disusun untuk memastikan arah pembangunan tetap terukur dan terarah, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah.

Dokumen tersebut menjadi dasar perencanaan APBD 2026 dengan berpedoman pada RKPD 2026 yang mengusung tema pembangunan “Pengoptimalan Kontribusi Sektor Unggulan Daerah yang Didukung oleh Infrastruktur Ekonomi dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Menuju OKU Timur yang Maju Lebih Mulia.”

Dalam paparannya, Bupati Lanosin menyampaikan tujuh prioritas pembangunan Kabupaten OKU Timur Tahun 2026.

Pertama penyelenggaraan tata kelola pemerintahan menuju pelayanan publik yang berkualitas.

Kedua pemerataan infrastruktur daerah berkualitas serta pengembangan konektivitas wilayah berkelanjutan.

Ketiga pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis hilirisasi komoditas unggulan melalui transformasi ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas UMKM, petani, nelayan, dan budidaya.

Keempat peningkatan sumber daya manusia berdaya saing melalui sektor kesehatan, pendidikan, sains dan teknologi, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Kelima stabilitas keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Keenam perlindungan sosial untuk menurunkan angka kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran. Ketujuh penguatan lembaga bantuan hukum untuk mengadvokasi dan membantu persoalan hukum masyarakat.

Menurut Bupati, ketujuh prioritas itu bukan hanya visi di atas kertas, melainkan arah nyata yang akan ditopang dengan kebijakan fiskal daerah yang lebih terintegrasi dan efisien.

Strategi: Dari Pendapatan hingga Infrastruktur

Untuk mendukung prioritas tersebut, pemerintah daerah menetapkan delapan strategi utama.

Mulai dari optimalisasi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pajak, peningkatan kualitas belanja produktif, hingga mendorong peran APBD dalam memperkuat ketahanan pangan, energi, layanan pendidikan, kesehatan, serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis (MBG), koperasi, UMKM, dan investasi.

Selain itu, strategi juga diarahkan pada percepatan pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional.