Hotspot di Lahat Setiap Hari Ditemukan di Wilayah Tambang, Wabup Ingatkan Tanggung Jawab Perusahaan

TRIBUNSUMSEL.COM, LAHAT -- Kemarau yang saat ini terjadi di Kabupaten Lahat, rawan akan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Mengantisipasi hal itu terjadi, Pemerintah Kabupaten Lahat menggelar apel kesiapsiagaan Karhutla tahun 2025,di halaman kantor Pemkab Lahat, Jumat pagi (01/08/2025).

Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, SH., MH, menegaskan apel kesiapsiagaan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mengantisipasi dan menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan yang bisa menimbulkan dampak luas, baik terhadap kesehatan, lingkungan, hingga ekonomi masyarakat.

“Hari ini, kita secara bersama melakukan apel gabungan kesiapan pasukan dan peralatan dalam rangka kesiapsiagaan antisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Lahat tahun 2025. Seperti kita ketahui bersama, masalah kebakaran hutan dan lahan ini sangat menjadi perhatian, baik oleh pemerintah Indonesia maupun dunia internasional,” tegasnya.

Baca juga: Karhutla di Ogan Ilir Terjadi di 3 Titik Sekaligus, Api Mulai Mendekat ke Permukiman Warga

Ia mengungkapkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu dari lima provinsi di Indonesia yang paling rawan karhutla, bersama Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, dan Jambi.

Di Kabupaten Lahat sendiri, sepanjang semester I tahun 2025 telah tercatat lima kejadian karhutla, yang tersebar di Kecamatan Lahat, Kikim Timur, dan Kikim Selatan.

Lebih lanjut, Wabup juga menyinggung adanya kemunculan titik panas (hotspot) yang terpantau oleh satelit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya di kawasan Merapi Area yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan batu bara.

“Rata-rata setiap hari ditemukan lima titik hotspot yang muncul akibat aktivitas tambang. Oleh karena itu, semua pihak perlu mengambil peran aktif, termasuk pihak perusahaan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Widia menyerukan sejumlah langkah strategis yang perlu segera diambil oleh seluruh pihak, di antaranya pembentukan posko bersama karhutla, eteksi dini melalui pelibatan masyarakat sosialisasi untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, penegakan hukum bagi pelaku pembakaran lahan secara sengaja, kewajiban perusahaan, baik di sektor perkebunan maupun pertambangan, untuk membantu pencegahan dan penanganan karhutla, termasuk dukungan peralatan.

Ia juga meminta agar Masyarakat Peduli Api (MPA) yang telah terbentuk diaktifkan kembali dan diperluas keberadaannya hingga seluruh desa, khususnya di kawasan rawan karhutla.

“Kunci keberhasilan mitigasi dini adalah masyarakat. Untuk itu, melalui camat, danramil, kapolsek, kepala desa, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, mari kita sosialisasikan bersama ke masyarakat agar lebih peduli,” ujarnya. 

Baca artikel menarik lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel