Sosok Neni Nur Hayati Tuding Dedi Mulyadi Gunakan Buzzer Demi Pencitraan Berlebihan, Ini Profesinya

TRIBUNSUMSEL.COM - Mengenal sosok Neni Nur Hayati menyindir Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menggunakan buzzer untuk mendukung kebijakan dan pencitraannya di media sosial. 

Tuduhan ini viral di berbagai platform media sosial, menarik perhatian masyarakat luas.

Dalam video tersebut, Neni menyampaikan bahwa Kang Dedi diduga memanfaatkan buzzer untuk menyebarkan konten positif yang mendukung citranya. 

Meski demikian, dalam video klarifikasi yang diunggah beberapa hari kemudian, Neni menegaskan bahwa pencitraan pemerintah bukanlah hal yang salah selama dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan.

Lantas siapakah sosok Neni Nur Hayati ini ?

Neni Nurhayati, dikenal sebagai figur vokal dan kritis di dunia digital.

Ia merupakan Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia.

Neni kini tengah jadi sorotan setelah menyinggung kepala daerah yang melakukan pencitraan berlebihan buat konten hingga menggunakan buzzer.

Berikut pernyataannya:

"Saya cukup geram dengan siapa pun kepala daerah yang melakukan pencitraan secara berlebihan, fakta tidak lebih penting dari opini, ketika tidak siap dengan kritik di media sosial mengerahkan buzzer untuk menyerang siapa pun yang kontra dengan kebijakannya dengan komentar-komentar yang sangat jahat, dan untuk yang pro buzzer sudah bersiap untuk memuji-muji, membuat konten secara berlebihan kemudian memviralkannya.

Katanya penghematan anggaran belanja media tentu bukan penghematan namanya jika hanya sekedar mengalihkan dari anggaran belanja media untuk membayar buzzer yang bekerja melalui akun-akun anonim dengan jumlah pengikut cukup besar dan semua itu didesain teman-teman termasuk juga untuk warga yang memberikan testimoni sehingga seolah-olah pro dengan kebijakannya yang menandakan tidak ada pertentangan dengan rakyat," kata Neni.

Dedi Mulyadi Bantah

Sementara, Dedi Mulyadi membantah isu di media sosial yang menuding dirinya menggunakan anggaran pemerintah untuk membayar buzzer. Menurut dia, tuduhan tersebut tidak memiliki dasar. 

Bahkan, masyarakat pun bisa mengecek penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 secara langsung. 

"Silakan dicek di anggaran Jawa Barat, khususnya di Dinas Komunikasi dan Informatika. Apakah benar ada anggaran untuk membayar buzzer? Kalau ada, laporkan saja ke aparat penegak hukum," ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/7/2025).