Lagi, Yudo Anak Menkeu Purbaya Sadewa diduga Sentil DPR usai Hentikan Ayahnya Bongkar Dana Mandek BI

TRIBUNSUMSEL.COM - Akun media sosial Yudo Sadewa, anak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali dibuka setelah sempat dikunci pasca ramai diserbu akibat postingannya diduga menyindir Sri Mulyani "Agen CIA" berhasil dilengserkan ayahnya.

Purbaya sendiri mengaku sudah menegur dan melarang anaknya main Instagram lagi.

Sadar sosoknya tengah viral dan disorot, meski sudah dinasihati sang ayah, Yudo Sadewa kembali membuat gebrakan di media sosial.

Baca juga: Dilarang Ayah Main Instagram, Yudo Sadewa Anak Menkeu Diduga Beralih ke TikTok Sindir Sri Mulyani

Sebuah akun TikTok diduga milik Yudo kembali aktif memposting sebuah artikel berita tentang sang ayah.

Dalam artikel tersebut menggambarkan momen saat pembicaraan Purbaya dihentikan oleh anggota DPR saat rapat beberapa waktu lalu.

Rapat yang sedianya membahas kinerja kementerian tersebut, mendadak dihentikan oleh DPR.

Penghentian ini terjadi saat Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, tengah memberikan pemaparan soal dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia.

"Menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendadak diberhentikan oleh DPR RI Komisi XI dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Rabu (10/9/2025). Saat itu DPR mengatakan bahwa rapat dengan Kementerian Keuangan sudah terlalu lama," tulis semua artikel yang dibagikan Yudo Sadewa.

Menanggapi momen tersebut, Yudo berkomentar satire.

Kata Yudo, saat ini tak heran jika diduga DPR dan banyak yang tidak suka dengan sang ayah.

Yudo lantas menantang buzzer yang kemarin menghujat sang ayah.

"Tau kan kenapa orang-orang pada tidak suka," tulis Yudo dalam postingannya Tiktoknya.

"Mana nih buzzer yang kemarin hujat?" lanjutnya.

Bukan tanpa alasan Yudo menyebut sang ayah kini banyak tidak disukai.

Baca juga: Blunder Baru Sehari Dilantik, Menkeu Purbaya Yudhi dan Yudo Sadewa Kompak Minta Maaf

Dalam grup pribadinya di Telegram, Yudo menyebut bahwa sang ayah sejatinya ingin membongkar praktek korupsi di Kementerian Keuangan dan DPR.