Petani di OKU Timur Berharap Harga Gabah Tetap Stabil Saat Praktek Beras Oplosan Terbongkar

Maka dari itu, ia berharap pemerintah dan perusahaan bisa menyelesaikan persoalan ini tanpa membuat petani menjadi korban.

“Kalau ada yang salah, ya silakan diproses. Tapi tolong jaga juga harga di tingkat bawah. Petani jangan sampai jadi tumbal,” tutupnya dengan nada harap.

Sementara, terkait hal ini, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) OKU Timur, Amin Zen, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap PT BPR.

“Ruang lingkup pengawasan kami hanya terbatas pada pupuk bersubsidi dan LPG 3 kilogram. Kalau soal produksi beras, itu sudah di luar kewenangan kami,” jelas Amin saat dikonfirmasi.

Meski demikian, Amin menyatakan pihaknya siap membantu apabila diminta untuk berkoordinasi oleh lembaga yang berwenang.

“Kalau terbukti ada pelanggaran dan merugikan konsumen, biar proses hukum yang berjalan. Kami siap mendukung jika dibutuhkan,” imbuhnya.

Sedangkan, pihak PT BPR sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh Bareskrim.

Nanda, perwakilan bagian General Affair (GA) PT BPR, mengaku tidak memiliki kapasitas menjelaskan persoalan tersebut.

"Saya tidak tau, saya hanya urus fasilitas umum, tidak tahu soal kualitas atau takaran beras. Kalau mau jelas, langsung ke manajemen saja," pungkas Nanda singkat saat dikonfirmasi oleh awak media.

Baca berita Tribunsumsel.com lainnya di Google News

Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com