Sidang Korupsi PUPR OKU
Bersaksi di Persidangan, Bupati OKU Ngaku Tak Tahu Kesepakatan Fee 20 Persen DPRD OKU
Bupati OKU H Teddy Meilwansyah SSTP MM MPd mengaku tidak tahu tentang biaya kesepakatan pokir (kelompok pemikir) proyek 20 Persen untuk DPRD OKU
Penulis: Leni Juwita | Editor: Shinta Dwi Anggraini
TRIBUNSUMSEL.COM, BATURAJA -- Bupati OKU H Teddy Meilwansyah SSTP MM MPd mengaku tidak tahu tentang biaya kesepakatan pokir (kelompok pemikir) proyek 20 Persen untuk DPRD OKU dan 2 persen untuk panitia.
Keterangan itu disampaikan Bupati OKU H Teddy Meilwansyah kepada awak media Selasa (1/7/2025).
Teddy yang dijumpai usai menjadi Irup HUT Bhayangkara ke-79 di Mapolres OKU menegaskan dirinya tidak ikut serta menyusun RAPBD tahun 2025 karena pembahasan penyusunan RAPBD pada saat itu Teddy Bukan lagi Pj Bupati OKU.
Pada waktu yang bersamaan pasangan Teddy Marjito (pemenang Pilkada) sedang menghadapi proses perdamaian Pilkada di MK selama 2 bulan.
“Saya tidak tahu tentang pertemuan di Zuri, saya tidak tahu termasuk keterangan ada masa yang demo seperti ditulis di Tribun. Saya tidak tahu karena saya masih proses sidang sengketa pilkada MK di Jakarta,” tandas Teddy.
Bupati OKU mengaku dirinya diminta menjadi saksi terkait biaya Pokir di DPRD.
Namun Teddy menegaskan selama proses konferensi di Pengadilan Tipikor Palembang dirinya tidak pernah memberikan keterangan pertemuan-pertemuan di The Zuri dan kegiatan-kegiatan lainnya termasuk aksi demo masa karena dirinya memang tidak tahu.
Pada kesempatan yang sama dirinya masih menghadapi proses sidang sengketa Pilkada di MK Jakarta yang memakan waktu sekitar 2 bulan.
Di kesempatan itu, Bupati menjelaskan, sehari sebelumnya, dirinya sudah diminta jadi saksi dalam penyelesaian perkara kasus daa tukang pukul biaya proyek di lingkungan DPRD OKU.
Sebagai warga negara yang baik, Teddy dirinya hadir dan menghormati proses hukum.
Teddy berharap kesaksian yang diberikan di muka perdamaian akan membantu kasus ini menjadi terang benderang.
”Saya mendoakan agar teman-teman yang sedang berhadapan dengan hukum dimudahkan dan dilancarkan dan kasus ini segera selesai,” harap bupati.
Teddy juga mengatakan kedepannya segera melakukan pemulihan untuk melanjutkan pembangunan –pembangunan di Kabupaten OKU.
Seperti diberikan, sehari sebelumnya Teddy dihadirkan sebagai Saksi di Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dan suap yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten OKU Ferlan iniisal Nop, dan 3 oknum anggota dewan inisial MF, UH, FY serta dua kontraktor SS dan Fablo.
Sidang digelar di museum tekstil palembang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang Idi Il Amin.
Baca artikel menarik lainnya di Google News
Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel
Peran Kepala BPKAD OKU di Rapat Pembahasan Kasus Fee Pokir DPRD Dicecar Oleh Jaksa KPK Dalam Sidang |
![]() |
---|
Sidang Kasus Fee Pokir DPRD OKU, M Iqbal Alisyahbana Ngaku Tak Pernah Sebut Soal Dana Aspirasi |
![]() |
---|
Keluar Duit Miliaran, 2 Pemberi Suap Kasus Fee Pokir DPRD OKU Divonis 1,5 Tahun dan 2 Tahun Penjara |
![]() |
---|
4 Pejabat OKU Didakwa Terima Suap Rp 3,7 Miliar di Kasus Fee Proyek Pokir DPRD OKU |
![]() |
---|
Singgung Uang 'Ketok Palu', Eks Pj Bupati OKU Iqbal Disebut Dalam Dakwaan Kasus Fee Pokir DPRD OKU |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.